Raih WTP, BPJS Kesehatan Siap Sukseskan KIS

Raih WTP, BPJS Kesehatan Siap Sukseskan KIS
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris ( Foto: ANTARA FOTO / Rosa Panggabean )
Dina Manafe Selasa, 5 Mei 2015 | 21:32 WIB

Jakarta -  Setahun lebih beroperasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradireja Suhartono. Laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan sampai dengan periode 31 Desember 2014 lalu dinilai sudah disajikan secara wajar.

“Dalam semua hal material, posisi keuangan DJS dan BPJS Kesehatan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2014 itu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Tata Suntara, pada acara Public Expose Laporan Audit Keuangan BPJS Kesehatan yang dihadiri seluruh Direksi BPJS Kesehatan, di Jakarta, Selasa (5/5).

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, audit yang dilakukan KAP merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Sampai dengan 31 Desember 2014, pendapatan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp40,72 triliun. Ini bersumber dari pemerintah, pemberi kerja dan pekerja serta kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Iuran tersebut dikumpulkan dengan mekanisme perbankan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri. Pembayaran dilakukan melalui teller bank, anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking, LLG/RTGS dan EDC (Electronic Data Capture), mini ATM BRI dan Bank Mandiri di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Di tahun 2014, BPJS Kesehatan juga mengalokasikan dana cadangan teknis sebesar Rp.5,67 Triliun.

Realisasi biaya manfaat berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi biaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp.42,65 triliun. BPJS Kesehatan juga telah melakukan pembayaran kapitasi sebesar Rp.8,34 triliun kepada 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara tepat waktu tanggal 15 setiap bulan.

Sedangkan sebesar Rp 34,31 triliun untuk membayar 1.681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dengan waktu pembayaran klaim rata-rata 13 hari. Ini jauh lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang, yaitu maksimal 15 hari.

Fachmi mengatakan, biaya manfaat ini untuk membayar sebanyak 61,7 juta kunjungan pasien rawat jalan tingkat pertama di FKTP, seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama atau swasta. Sedangkan 511.475 kasus rawat inap tingkat pertama dan di FKTP serta 21,3 juta kunjungan pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan sebanyak 4,2 juta kasus di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

“Pengelolaan dana ini dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik yang merupakan predikat tertinggi, dengan capaian skor aktual 88,94 dari skor maksimal 100. Di samping itu, BPJS Kesehatan memperoleh penilaian yang baik (warna hijau) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).” kata Fachmi.

Dengan kinerja tahun 2014 ini, menurut Fachmi, BPJS Kesehatan siap menyukseskan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS adalah tanda kepesertaan Jaminan JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE