Ilustrasi ibu menyusui
Jika tak disediakan bisa dikenakan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp 300 juta.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk segera menyediakan  ruangan laktasi bagi ibu menyusui.

Ini dikarenakan Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP) yang mengatur tentang pemberian air susu ibu (ASI)  eksklusif sudah  berada di tangan presiden dan siap diberlakukan segera.

"Tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk berkelit. Peraturannya tinggal ditandatangani  presiden dan siap diberlakukan," kata Minarto, Direktur Bina Gizi  Kementerian Kesehatan kepada beritasatu.com, Jakarta, Hari ini.

Menurutnya, peraturan tersebut lebih memfokuskan pada sanksi perdata, dan teguran serta sanksi  administratif bagi pihak-pihak yang dianggap mempersulit seorang ibu dalam memberikan ASI ekslusif bagi bayinya.

Sementara peraturan yang lebih tegas telah ditetapkan dalam Undang-undang kesehatan  tahun 2009.

UU tersebut menyebutkan, bahwa bila ada pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi upaya seorang ibu untuk memberi ASI ekslusif bagi anaknya, maka bisa dikenakan hukuman maksimal tiga tahun  penjara atau denda Rp 300 juta.

Minarto mengatakan, semestinya perusahaan dan kantor pemerintah sudah mempersiapkan ruang  laktasi agar ibu bisa memerah ASI dengan nyaman, sejak UU kesehatan disahkan tahun 2009.

"Dengan adanya RPP ASI ini, peraturannya lebih jelas dan tegas. Lebih baik perusahaan siap-siap dari sekarang karena sebentar lagi RPP nya akan  diimplementasikan," ujarnya.

RPP ASI dirancang dengan tujuan meningkat angka partisipasi pemberian ASI ekslusif di Indonesia.

The World Breast-Feeding Trends Initiatives Report yang dikeluarkan tahun 2010, menempatkan Indonesia di urutan ke-30 dari 33 negara yang disurvei dalam hal prevalensi pemberian ASI ekslusif.

Posisi tersebut jauh di bawah negara-negara Afrika seperti Malawi, Ghana, dan Zambia yang  tingkat pembangunannya tidak sebaik Indonesia.

Penulis: