Ilustrasi pemeriksaan darah HIV/AIDS.

Pemerintah Dituntut Mampu Biayai 80 Persen Kebutuhan AIDS

Ilustrasi pemeriksaan darah HIV/AIDS. (Antara)

Jakarta - Dukungan pendanaan dari Global Fund untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia akan terus menurun. Ini dikarenakan Indonesia sudah masuk ke dalam kategori low middle income country, di mana pemerintahnya dianggap sudah cukup mampu membiayai program penanggulangan AIDS secara mandiri.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Kemal Siregar, mengatakan, dalam empat tahun mendatang, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu membiayai sekurangnya 80 persen dari seluruh kebutuhan penyelenggaraan program penanggulangan AIDS secara nasional.

Berdasarkan penilaian dana penanggulangan AIDS (National AIDS Spending Assessment/NASA), total kebutuhan biaya untuk penanggulangan AIDS di Indonesia pada tahun 2014 sebesar US$ 104,714,000. Kebutuhan ini terus meningkat di mana pada tahun 2019 diperkirakan naik menjadi US$ 184,706,000. Namun diperkirakan masih terdapat kekurangan biaya sebesar US$ 109, 120,000 pada tahun tersebut.

“KPAN telah mendorong pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menganggarkan dana penanggulangan AIDS melalui APBN dan APBD. Hasil yang memuaskan terlihat dengan adanya peningkatan persentase penganggaran dari 42,4 % pada tahun 2012 menjadi 56,64 %pada tahun 2014,” kata Kemal jelang pertemuan evaluasi pengelolaan dana hibah Global Fund untuk penanggulangan AIDS di Indonesia, di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Rabu (16/12).

Untuk dapat menutup seluruh biaya kebutuhan dan mengantisipasi berkurangnya dana dukungan luar negeri, KPAN akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Juga mendorong sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia.

Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan efisiensi biaya, mengintegrasikan layanan HIV ke layanan kesehatan primer, melakukan pendekatan baru pendanaan lokal, serta mendorong terbentuknya kemitraan strategis antara sektor swasta dan komunitas.

KPAN sendiri akan meninjau ulang penggunaan dana Global Fund untuk program penangulangan HIV/AIDS di Indonesia yang dikucurkan selama 6 tahun terakhir melalui pertemuan tingkat nasional yang diselenggarakan di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, selama 16-19 Desember 2015.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan realisasi penggunaan dana hingga tahun 2014, serta inventarisasi permasalahan untuk meningkatkan kinerja pada fase yang akan datang. Juga untuk konsolidasi rencana kerja periode tahun 2015-2017,” kata Kemal.

Akan hadir dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemko PMK Rachmat Sentika, Direktur Evaluasi Akuntansi dan Settlement Kementerian Keuangan Widjanarko, Direktur Pelaksanaan dan Anggaran Kementerian Keuangan Bilmar Parhusip, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, dan Kemal Siregar.

Suara Pembaruan

Dina Manafe/IDS

Suara Pembaruan