RPP Pengusahaan Air Tutup Celah Asing di Indonesia

RPP Pengusahaan Air Tutup Celah Asing di Indonesia
Ilustrasi air bersih. ( Foto: Antara / Antara )
Firman Qusnulyakin Senin, 25 Mei 2015 | 13:45 WIB

Jakarta – RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pengusahaan Air yang dibuat sebagai konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Sumber Daya Air, mengandung klausula yang cukup mengejutkan karena tidak akan melibatkan peran swasta asing dalam pengusahaan air.

Hal ini tertulis dalam penjelasan Pasal 13 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”badan usaha swasta” adalah badan usaha yang menggunakan modal dalam negeri.

Hal ini jelas membuktikan peran pemerintah dalam mengelola sumber daya air semakin kuat. Seperti yang diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurut Basuki, Kempupera akan keluarkan PP pengusahaan SDA yang merefleksikan enam butir prinsip putusan MK. Dan ini momentum untuk kembali kepada konsep sumber daya air harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Meskipun ada juga yang akan ditangani oleh swasta dengan syarat yang ketat dengan swasta yang didominasi oleh penanaman modal dalam negeri dan bukan asing,” kata Basuki, Senin (25/4).

Bahkan Basuki juga memberikan contoh PDAM Banjarmasin yang mampu berhasil dan sukses memberikan akses air bagi masyarakatnya tanpa melibatkan swasta asing.

Nila Ardhianie, Direktur Amrta Institute mengatakan saa ini operasi swasta, termasuk swasta asing di sektor air Indonesia memang cukup signifikan. Mayoritas pemain besar industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah pemain asing.

Mereka menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar AMDK. Beberapa diantaranya adalah Aqua Danone, Club, Nestle Pure Life dan Ades.

Selain itu swasta juga beroperasi di layanan air perpipaan atau air ledeng. Privatisasi air Jakarta dari aspek jumlah penduduk yang dilayani, termasuk privatisasi air terbesar di dunia.

"Separuh Jakarta dilayani oleh Suez yang sahamnya dimiliki Prancis, sama seperti Danone. Saat ini ada lebih dari 40 kontrak kerjasama layanan air perpipaan dengan swasta,” kata Nila.

“Pemerintah memang perlu tegas mengatur bisnis ini agar sejalan dengan konstitusi, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tambahnya. 

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin mengaku hingga saat ini terus memantau dan mengawal RPP SDA yang dilakukan oleh pemerintah.

”Bagaimanapun juga perjuangan yang sudah kami lakukan sejak dulu ini belum berakhir dan hingga kini kami masih terus berjuang khususnya untuk soal air yang masih belum selesai ini.” Ujar Din saat dihubungi.

Din Syamsudin mengaku meskipun perjuangannya di MK sudah menunjukkan titik terang namun soal keterlibatan swasta asing dalam soal air masih saja belum berakhir.

“Komitmen kita dengan kelompok lainnya jelas bahwa kami mampu mengelola air ini tanpa melibatkan pihak asing. Dan kami sangat senang bahwa RPP SDA nantinya juga menyiratkan peran swasta asing yang akan ditiadakan.” imbuhnya.

CLOSE