Indonesia Disiapkan Bebas Lokalisasi Tahun 2019

Indonesia Disiapkan Bebas Lokalisasi Tahun 2019
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Ari Supriyanti Rikin / CAH Senin, 22 Februari 2016 | 17:52 WIB

Indonesia Disiapkan Bebas Lokalisasi Tahun 2019

Jakarta - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas lokasisasi tahun 2019. Dalam empat tahun ke depan ditargetkann sekitar 100 lokalisasi akan ditutup.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hingga saat ini sudah ada 68 lokalisasi yang ditutup. Dari hasil rakornas tiga minggu lalu bersama dinas sosial dan sejumlah kementerian terkait diputuskan bahwa tahun 2019 Indonesia bebas lokalisasi.

"Masih ada 100 titik lagi di antaranya, Mojokerto dan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang terbanyak jumlah lokalisasinya," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (22/2).

Mensos menambahkan, Gubernur Kalimantan Timur pun sudah menyurati Kementerian Sosial terkait rencana penutupan. Artinya desain di 2019 sudah ada yang berjalan (on the ride track).

PSKW merupakan panti perlindungan eks Pekerja Seks Komersial (PSK) milik Kemsos. Saat ini terdapat 125 orang eks PSK yang dilatih di panti ini. Selain menaungi eks PSK, panti ini juga sebagai tempat para korban perdagangan manusia (human trafficking).

“Lokasi PSKW satu area dengan save house yang diperuntukan bagi para korban perdagangan manusia (human trafficking) dan Wanita Tuna Sosial (WTS)," ucap Mensos.

Di PSKW, tambah Mensos, dilengkapi dengan fasilitas dokter, kanselor, dan tempat pelatihan kejuruan (vocational training). Pelatihan kejuruan diperuntukan bagi para WTS dengan beragam keterampilan.

Hasil razia Satpol PP dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibawa ke PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo untuk diberikan pembinaan dan berbagai aneka keterampilan dengan maksimal pembinaan hingga 6 bulan.

"Jadi eks PSK yang didera perasaan panik saat terjaring dan tidak tahu harus kemana bisa dibawa ke sini. Proses administrasi dilakukan setelah di sini," katanya.

Selama dibina, para WTS mendapatkan berbagai pelatihan kejuruan, seperti menjahit, membordir, membuat berbagai aneka kue.

“Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga mendapatkan diberikan konseling yang bisa menenangkan pikiran sekaligus menata kembali masa depan usai mengikuti pelatihan tersebut," ujarnya.

Selain bisa menenangkan pikiran dan menata kembali masa depan mereka, juga akan dibantu dengan program dari Kemsos yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 3 juta per orang.

Dari data PSKW, saat ini terdapat 30 persen eks PSK yang menderita penyakit menular seksual dan positif terinveksi HIV/AIDS.

Mensos menegaskan, bebas lokalisasi ini bukan berarti bebas prostitusi. Dengan kecanggihan teknologi polanya juga akan berubah. Oleh sebab itu butuh sinergi bersama. Misalnya saja untuk prostitusi online kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE