Perluasan Sawit Tak Terbendung, Orangutan di Kalbar Terancam

Komisi sidang akademik Universitas Indonesia (UI) yang dipimpin Prof Haryoto Kusnoputro tengah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pahrian G Siregar terkait disertasi tentang model pengelolaan lanskap berkelanjutan di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (11/1).

Oleh: / HS | Rabu, 11 Januari 2017 | 23:03 WIB

Jakarta - Pembukaan areal kelapa sawit harus dibatasi untuk mengurangi ancaman pada konservasi orangutan dan keanekaragaman hayati secara umum. Pengelolaan lanskap (tata ruang) yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Barat akan menambah 200 hingga 900 orangutan terancam habitatnya.

Demikian disampaikan Pahrian Ganawira Siregar dalam sidang terbuka senat akademik Universitas Indonesia (UI) untuk mempertahankan disertasi doktoral dalam ilmu lingkungan di Jakarta, Rabu (11/1). Disertasi berjudul Model Pengembangan Lanskap Berkelanjutan, Kasus: Habitat Orangutan Sub Spesies Pongo pygmeus pygmeus itu dengan promotor guru besar UI Jatna Supriatna, Raldi H Koestoer, dan Djoko Harmantyo.

Menurut Pahrian, ancaman terhadap 200 hingga 900 orangutan bakal terjadi jika perluasan kelapa sawit melebihi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2030. Untuk itu perlu intervensi melalui kegiatan reforestasi dan pembatasan pembangunan kelapa sawit.

Potensi ancaman itu, katanya, sangat besar mengingat perkebunan kelapa sawit merupakan pemanfaatan lahan yang paling menguntungkan. Apalagi jika terjadi peningkatan permintaan edible oil di pasar internasional.

“Dominasi kelapa sawit di lanskap akan mengancam kelestarian orangutan. Agroforestri yang berbasis tiga atau lebih komoditas ekonomi di dalamnya dapat menjadi alternatif pemanfaatan lahan,” kata peraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Dikatakan, ketidakmampuan menciptakan ruang harmoni antara pembanguan dan pelestarian hutan dikhawatirkan berdampak negatif pada pembangunan, kehidupan masyarakat, dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Dia menjelaskan sejumlah rencana aksi strategis untuk mewujudkan keberlanjutan lanskap pada 2030, seperti peningkatan reforestasi (rehabilitasi), pembatasan luasan maksimal sawit dan minimalisasi pelepasan kawasan hutan. Selain itu perlu pengembangan industri hilir produk kelapa sawit, redistribusi aset perkebunan kelapa sawit, peningkatan produktivitas ekonomi lahan di areal perkebunan sawit, pengembangan agroforestri dan industri pengolahan hasil, serta tanggung jawab perusahaan yang menggusur orangutan dari habitatnya.

“Perlu kebijakan terkait tanggung jawab pengusaha perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) yang menggusur orang utan, meliputi pembiayaan relokasi atau rehabilitasi sebelum pelepasliaran, penyediaan lokasi relokasi dan monitoring setelah pelepasliaran,” kata Pahrian.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT