Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Kota Bogor.

Misi Politik dalam Soal UN Dilarang Keras

Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Kota Bogor. (Beritasatu.com/Vento Saudale)

Jakarta - Belum lama ini ditemukan soal uji coba ujian nasional (UN) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kota Magelang, Jawa Tengah (Jateng) yang mengunakan nama salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Soal tersebut ramai diperdebatkan oleh orangtua dan pengguna sosial media.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan pemerintah telah mengeluarkan rambu-rambu penyusunan soal. Salah satunya agar tidak memasukan nama atau kejadian yang bernuansa politik. Unsur politik tidak diperkenankan ada dalam soal.

“Sebenarnya sudah ada aturan dalam pembuatan soal. Sebab pada 2014, pernah terjadi soal UN yang dimasukan nama tokoh-tokoh itu. Nah sejak saat itu Puspendik sudah bikin standar penyusunan soal untuk tidak memasukan tokoh yang berpontensial bermasalah,” kata Hamid di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin( 20/3).

Dia menambahkan adanya petunjuk pembuatan soal dimaksudkan untuk menghindari kegaduhan. Apalagi di masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti saat ini.

Terkait kontroversi di salah satu SMA di Magelang yang memuat nama salah satu cagub DKI Jakarta dalam soal cerita sudah dalam penanganan inspektorat jenderal Kemdikbud, ujarnya.

Ia menyayangkan jajarannya bisa "kecolongan" di Magelang. Hal tersebut terjadi karena pihak Kemdikbud tidak dapat melakukan intervensi dalam penyusunan soal, jelasnya.

Tanggungjawab penyusunan soal untuk uji coba murni dikerjakan oleh sekolah. Pihaknya hanya berupaya melakukan seleksi soal. Pusat memiliki tanggungjawab dalam pembuatan jutaan butir soal UN.

Kebocoran Soal
Terkait dengan berita adanya kebocoran soal Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung Senin (20/3), Hamid mengatakan peristiwa semacam itu sangat merugikan sekolah. Pemerintah mengadakan USBN dengan memberikan hak penuh pada guru untuk meningkatkan integritas sekolah, ujarnya.

Skema penyesunan soal USBN yang sepenuhnya disusun oleh guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tujuannya untuk menghindari kecurangan sehingga murid bisa merefleksi kemampuan diri.

“Soal-soal itu kan disusun oleh guru. Kita maunya disusun berdasarkan apa yang diajarkan di sekolah. Jika seperti ini (ada kebocoran), maka ini masalah integritas. Ini yang kita bendung, maka kita bikin USBN. Harapan kita jangan ada lagi kebocoran,” kata Hamid.

Kebocoran soal ini membuat pihak sekolah tidak bisa memotret kemampuan siswa dengan benar dan faktual. Sekolah tidak memberikan kesempatan siswa untuk merefleksi diri, sejauh mana kemampuan yang dimilikinya.

Dalam hal ini, siswa yang kemampuannya dibawah standar tidak mendapat kesempatan untuk perbaikan. Dengan kata lain, sekolah justru merugikan siswa, tegasnya.

Hamid menegaskan, sekolah yang terlibat membocoran kunci jawaban USBN akan mendapat teguran dari Inspektorat.





Maria Fatima Bona/HA

BeritaSatu.com