Cegah Fraud, BPJS Kesehatan Siapkan Pengawasan Berlapis

BPJS Kesehatan menerima audiensi Indonesian Corruption Watch (ICW), di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, di Jakarta, 15 September 2017. (Beritasatu /Herman)

Oleh: Herman / WBP | Jumat, 15 September 2017 | 18:25 WIB

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini merilis temuan tindak kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam periode Maret sampai Agustus 2017, ICW bersama 14 jaringan Civil Society Organization (CSO) melakukan pemantauan program JKN-KIS di 54 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 18 rumah sakit pemerintah, 13 rumah sakit swasta, dan 27 puskesmas di 14 provinsi di Indonesia.

Dari hasil temuan ICW dan CSO, fraud paling banyak dilakukan fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti rumah sakit pemerintah dan swasta. Mereka menemukan 23 dari total 49 kecurangan, seperti penulisan kode diagnosa yang berlebihan, klaim palsu, penggelembungan tagihan obat dan alat kesehatan, memperpanjang lama perawatan, dan masih banyak lagi.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengapresiasi langkah ICW, melakukan pengawasan program JKN-KIS. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan program JKN-KIS bukan serta merta dilakukan BPJS Kesehatan, namun semua pihak.

“Ada banyak pihak yang mengawal pelaksanaan program JKN-KIS. Mulai dari tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga KPK serta setiap tahun BPJS Kesehatan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengawasan berlapis tersebut merupakan salah satu kunci optimalisasi good governance di lingkungan BPJS Kesehatan,” kata Bayu Wahyudi saat menerima audiensi ICW di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, di Jakarta, Jumat (15/9).

Bayu mengungkapkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) harus membangun sistem pencegahan kecurangan atau fraud dalam program Jaminan Kesehatan. Sebagai wujud dari tanggung jawab membentuk sistem pencegahan kecurangan, BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tahun 2016 yang mengatur tentang sistem pencegahan kecurangan yang menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga membentuk unit kerja bidang Managemen Utilisasi dan Anti Fraud, baik untuk layanan primer maupun layanan rujukan, yang bertugas membangun sistem pencegahan kecurangan JKN-KIS dan sosialisasi pencegahan kecurangan kepada internal dan eksternal.

BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Pencegahan Kecurangan di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan mengembangkan aplikasi deteksi potensi kecurangan melalui data klaim. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mendorong fasilitas kesehatan untuk membentuk tim pencegahan kecurangan di masing-masing rumah sakit.

“Dalam menyelenggarakan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, mitra perbankan, dan stakeholders lainnya. Ke depannya kami berharap, semua pihak dapat bersama-sama mengawal dan mengawasi program JKN-KIS ini agar bisa terus mengalirkan manfaat kepada yang membutuhkan,” ujar Bayu.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT