Ilustrasi Jamsostek
Sebelumnya, PT Jamsostek menyerahkan 10 rancangan PP dan rancangan Perpres terkait pelaksanaan SJSN dan pembentukan BPJS kepada Kemnakertrans.

Jakarta
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tengah menyiapkan lima draf Peraturan Pemerintah (PP), tiga draf Peraturan Presiden (Perpres) dan satu draf Keputusan Presiden (Kepres).

Aturan ini sebagai turunan peraturan pelaksana UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Tim kita sedang merumuskan semua itu,” kata Kepala Biro Hukum, Kemnakertrans, Soenarno, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Soenarno, berdasarkan amanat UU 24/2011 tentang BPJS, PP yang harus dibuat sebagai pelaksana dua UU tersebut adalah sebanyak 12 PP, enam Perpres dan satu Keppres. “Walaupun UU memerintahkan seperti itu, tapi dalam rapat rapat tim kami yang dipimpin Menakertrans disepakati untuk kita ringkas, dan itu tak menyalahi perintah UU tersebut,” kata Soenarno.

Lima jenis PP yang dimaksud adalah, PP Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian dan Hari Tua. Kedua, PP Program Penyelenggaraan Jaminan Pensiun. Ketiga, PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga. Keempat, PP Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, PP tentang Tata Cara Transformasi Program dari PT Asabri, PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan tiga draf Perpres yang disiapkan yakni, Perpres tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Kedua, Perpres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, Perpres tentang Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan draf Keppres yang dimaksud adalah Keppres tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Dewan Pengawas BPJS.

Soenarno mengatakan, amanat Pasal 63 UU 24/2011 UU BPJS adalah direksi dan komisaris PT Jamsostek  akan menjabat secara langsung sebagai direksi dan komisaris BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Juli 2015 sampai dua tahun ke depan sampai 2017.

Dia melanjutkan, perumusan peraturan pelaksana dua UU tersebut tidak terlepas masukan  banyak pihak.

Sebelumnya, PT Jamsostek menyerahkan 10 rancangan PP dan rancangan Perpres terkait pelaksanaan SJSN dan pembentukan BPJS kepada Kemnakertrans.

Usulan itu merupakan bentuk komitmen penuh PT Jamsostek atas implementasi SJSN yang akan dimulai pada Januari 2014 untuk BPJS Kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Data kepesertaan dan pelayanan yang ada di PT Jamsostek (Persero) selama 35 tahun penyelenggaraan program jaminan sosial menjadi salah satu modal yang berharga.

Jamsostek juga mempelajari bisnis proses dan skema sistem pengawasan jaminan sosial yang dikembangkan Employee Provident Fund Malaysia sebagai masukan dalam administrasi kepesertaan dan pelayanan jaminan sosial di Malaysia.


Penulis: