Wakil Presiden Jusuf Kalla

Perbaiki Seluruh DAS, Pemerintah Pakai Dana Reboisasi Rp 4 Triliun

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Istimewa)

Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan agar seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Tanah Air diperbaiki dengan menggunakan dana reboisasi yang dimiliki pemerintah sebesar Rp 4 triliun. Meskipun, ia mengungkapkan dana sebesar Rp 4 triliun tersebut, tidak cukup untuk memperbaiki seluruh DAS yang rusak.

"Semua daerah yang DAS-nya, yang aliran sungainya rusak itu kita akan perbaiki dengan dana reboisasi. Dana reboisasi kita masih ada kira-kira Rp 4 triliun. Kita harus pakai dan itu bertambah terus karena masih tetap pemerintah bayar. Dulu ada Rp 10 triliun," kata JK di Jakarta, Senin (20/3).

JK menekankan bahwa perbaikan ekosistem sekitar DAS akan dilakukan dengan mengaktifkan kembali program gerhan, yaitu gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan, serta menggunakan aero seeding atau penyebaran bibit dari pesawat khusus.

Hanya saja, JK mengungkapkan bahwa prioritas perbaikan yang akan dilakukan pemerintah tahun 2017 ini, adalah DAS di Jawa Barat (Jabar) dan Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, kerusakan DAS yang mengakibatkan banjir di Jabar, dinilai paling merugikan sehingga membutuhkan penanganan yang cepat.

"Saya kasih target pokoknya dalam dua tahun banjir di Bandung (Jabar) harus berkurang dengan cara tadi perbaikan hutan di daerah atas. Memang butuh waktu, cukup besar, mungkin lima tahun tapi dari sekarang harus ada perbaikan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan bahwa upaya memperbaiki DAS Citarum dan Cimanuk di Jabar, serta DAS sekitar Bima, NTB, dengan luas total 34.100 hektare akan dimulai awal April 2017. Hal itu disampaikan Siti usai rapat di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (16/3).

Menurut Siti, kegiatan reforestasi atau penghijauan kembali DAS di tiga wilayah tersebut akan dimulai dengan penanaman secara konvensional, yaitu memberikan bibit kepada rakyat untuk ditanam di sekitaran aliran sungai. Sedangkan, untuk daerah yang mendekati kawasan hutan dan tidak berpenghuni maka akan menggunakan mekanisme aerial seeding atau pembibitan menggunakan media helikopter.

Kemudian, lanjutnya, upaya reforestasi dilanjutkan dengan upaya perbaikan di hilir, yaitu membangun sejumlah bangunan pendukung seperti bendungan, sumur resapan air dan sebagainya. Dengan tujuan, menampung air sehingga tidak mengakibatkan bencana banjir saat musim hujan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso menambahkan bahwa untuk perbaikan di kawasan hilir kementeriannya telah dan berencana membangun sejumlah curug atau tempat mengalirkan air dan waduk guna mencegah banjir di Jabar dan NTB.

"Untuk di Bandung sendiri, kita tahu memang Bandung cekungan sehingga kita membuat di sana adalah kalau di Cieunteung yang sekarang sedang kita buat dan tahun ini kita laksanakan. Kita lakukan pembebasan tanahnya di sana 8 hektare, kita akan memompa airnya dari Cieunteung ke Citarum. Sedangkan Citarum sendiri sepanjang 32 km kita akan normalisasi," papar Imam.

Namun, lanjut Imam, yang terpenting akan dilakukan di Jabar adalah membuat curug Jompong dari aliran sungai Citarum, yaitu berupa terowongan sepanjang 260 meter. Dengan harapan, penyempitan sungai Citarum yang menyebabkan luapan air masuk dan menyebabkan banjir di Kota Bandung tidak terjadi kembali.

"Kita rencananya tahun 2017 ini sudah mulai sungai Cieunteung. Kemudian, sungai Citarum tahun 2018. Sedangkan, untuk terowongan Curug Jompong, kita mulai tahun 2017 ini. Jadi kita harap tahun 2019 semua sudah selesai. Kalau dari hulunya bisa kita tangani dengan baik, dari hilirnya kita tangani juga dengan baik nanti kemudian banjir yang terjadi di Bandung bisa kita kurangi," katanya.

Sementara itu, untuk perbaikan ekosistem di NTB, Imam mengungkapkan sejumlah normalisasi sungai yang terletak di sekitaran Bima akan dilakukan. Salah satunya adalah Sungai Sambolo, Bima. Kemudian, juga akan dibangun embung atau waduk di daerah atas Kota Bima.

Hanya saja, Imam mengatakan bahwa untuk pembangunan sejumlah embung di Bima masih memerlukan studi terlebih dahulu.

Untuk perbaikan DAS Jabar dan NTB tersebut, dibutuhkan dana sebesar Rp 320,6 miliar yang diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tetapi, Willem mengungkapkan bahwa rencana perbaikan DAS di Jabar dan NTB tersebut adalah rencana jangka pendek. Sebab, total ada 24,6 juta hektare DAS yang memerlukan perbaikan di seluruh Indonesia.



Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/PCN

Suara Pembaruan