Gubernur Bank Indonesia terpilih, Agus Martowardojo.

Jakarta - Pemerintah akan memasukkan anggaran pemilihan umum (pemilu) dalam pos anggaran khusus dalam nota keuangan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

Dalam nota keuangan yang tengah disusun tersebut, pemerintah juga memasukkan tiga pos anggaran khusus lain, yakni anggaran untuk belanja kenaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan juga anggaran untuk pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan untuk memastikan pengadaan anggarannya, maka tiga pos anggaran khusus tersebut tidak akan dimasukkan dalam kerangka pendanaan (resource envelope) di APBN 2014.

“Anggaran khusus itu antara lain untuk Pemilu itu perlu dijaga, begitu pula anggaran untuk belanja kenaikan gaji pegawai, dan juga anggaran untuk BPJS karena kita harus yakinkan itu tersedia nanti tentu akan diterima Kementerian dan Lembaga (K/L) bersangkutan tapi tidak dimasukkan dalam resource envelope,” ujar Menkeu dikantornya, Jakarta, Senin (11/3)

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi resource envelope itu sebelum akan dikonfirmasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembanguinan Nasional (PPN)/Bappenas. Dia juga memastikan angka kerangka pendanaan untuk belanja K/L dalam APBN 2014 akan diatas Rp 540 triliun.

Kendati demikian Agus enggan mengungkapkan kisaran kenaikkan jumlah resource envelope untuk K/L pada tahun depan. Menkeu hanya menyatakan nota keuangan 2014 akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti pada saat nota keuangan tanggal 16 Agustus disampaikan Presiden kepada DPR, anggaran khusus yang memang sudah disiapkan itu tentu akan dimasukkan dalam nota keuangan. Namun anggaran itu tidak dimasukkan ke dalam resource envelope untuk meyakinkan bahwa untuk anggaran tersebut tersedia anggarannya,” jelas dia.

Sementara itu, terkait kemungkinan diajukannya APBN-P pada tahun ini karena adanya sejumlah asumsi makro yang meleset dari realisasinya, Menkeu menyatakan momentumnya masih terlalu awal dan masih terus menjadi kajian pemerintah. Dia juga mengaku pemerintah lebih memprioritaskan untuk menyusun APBN 2014.

“Kita harus meyakini pelaksanaan APBNP itu harus didukung oleh UU dan aturan yang berlaku, jadi hal ini masih dikaji di pemerintah. Tapi yang pasti bisa kita sampaikan kesiapan pemerintah untuk APBN 2014 sudah berjalan,” katanya menandaskan.

Investor Daily

Penulis: WYU/FER

Sumber:Investor Daily