Ilustrasi POLRI.

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kepolisian RI senilai Rp 12,477 triliun. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang diteken oleh Dirjen Keuangan Negara atas nama Menkeu.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Noegroho menjelaskan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Polri merupakan agenda kerja percepatan pencapaian target utilisasi BMN tahun ini berdasarkan koordinasi antara DJKN dengan Mabes Polri. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara DJKN sengan Staf Sarana dan Prasarana Kepolisian RI pada 8 Maret lalu yang berisi antara lain percepatan PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN.

"Maksud dan tujuan kesepakatan ini untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih komprehensif sebagai upaya mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib dan akurat," ujar Tavianto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/3).

Lebih lanjut Tavianto menjelaskan PSP BMN ini terdiri atas tanah/bangunan serta kendaraan yang tersebar di sejumlah lokasi antara lain di Badan Narkotika Nasional (BNN), Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK), Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Akademi Kepolisian, Satuan II Pelopor Korbrimob, Pusat Pendidikan Watukosek Jawa Timur, Sekolat Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Satuan Gegana Polri, Direktorat Kepolisian Baharkam Polri dan lain-lain.

Setelah ditetapkannya status BMN tersebut, katanya, Kepolisian RI dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pengelola barang sesuai ketentuan aturan perundangan.

"Kepolisian RI wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan BMN," tandasnya.

Investor Daily

Penulis: WYU

Sumber:Investor Daily