Hatta Rajasa, Menko Perekonomian

Jakarta - Pemerintah memastikan akan melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mempergunakan teknologi berbasis teknologi informasi (IT). Metode pengendalian berbasis IT ini tetap akan dilakukan pemerintah dalam pilihan opsi apapun, baik pengendalian maupun menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan saat ini pemerintah memiliki dua opsi kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, yakni pengendalian dan menaikkan harganya, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun Hatta memastikan pemerintah tetap akan mempergunakan metode pengendalian berbasis IT, terlepas dari pilihan opsi yang akan diberlakukan

“Kalau yang berbasis IT ini wajib. Kita sudah putuskan, jadi meski ada opsi menaikkan atau pengendalian, soal yang IT ini wajib,” tegas Hatta dalam munas IX Apindo di Jakarta, Selasa (9/4).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan kebijakan apapun yang akan diputuskan Presiden terkait dengan subsidi BBM sudah berdasarkan berbagai pertimbangan mendalam faktor-faktor seperti inflasi, resiko kemiskinan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setelah keputusan tersebut diambil, katanya, pemerintah harus tetap mempertahankan kuota BBM yang ada pada APBN 2013, yakni 46 juta kilo liter. Apabila ternyata kuota tersebut meleset, dia optimis angkanya tidak akan jauh dan masih di bawah 50 juta kilo liter.

“Tapi kalau doing nothing diperkirakan akan meleset di atas 50 juta kilo liter. Apapun kebijakannya harus tetap dijaga kuotanya. Semua dihitung, nanti diambil yang terbaik, analisis sudh dihitung yang terbaik,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan dalam opsi kebijakan penyesuaian harga BBMM, pemerintah akan memperhatikan subsidi untuk masyarakat miskin dalam bentuk belanja-belanja sosial ataupun belanja yang bisa diberikan langsung. Namun bantuan langsung tersebut dipastikan tidak diberikan dalam jangka panjang, karena hanya untuk mengantisipasi guncangan yang akan terjadi untuk menjaga kesejahteraan secara umum.
Menkeu juga menegaskan pemerintah belum memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Hingga kini, katanya, pemerintah masih memprioritaskan upaya pengendalian dan penghematan.

“Saya harus katakan kami sekarang ini belum putuskan terkait penyesuaian harga BBM, tetapi kita masih prioritaskan adanya pengendalian dan penghematan BBM bersubisdi,” tuturnya.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan pihaknya pihaknya akan mempelajari realisasi subsidi energi pada kuartal pertama dan melakukan evaluasi keseluruhan pada anggaran tahun ini, antara asumsi yang ada dengan realisasinya. Hasil evaluasi terhadap potensi defisit anggaran akan menjadi rujukan pemerintah dalam meutuskan opsi yang akan dilakukan.

“Yang perlu kita perhatikan adanya potensi defisit anggaran. Kalau potensi defisit anggaran itu tentu penyikapannya seandainya penghematan dan pengendalian BBM bisa dilakukan dengan baik itu cukup. Tapi kalau tidak perlu pelajari alternatif lain. Kami belum bicara soal range (kenaikkan harga BBM) karena itu bukan alternatif yang akan kita lakukan,” katanya.

Sementara itu terkait terjadinya kelangkaan BBM di daerah, Hatta tidak memberikan solusi yang akan dilakukan pemerintah. Kelangkaan ini dinilai merupakan hal yang dilematis, karena disatu sisi pemerintah harus memprioritaskan berbagai cara untuk menjaga kuotanya, sementara di sisi lain pemerintah harus menjaga sektor riil supaya tidak terganggu masalah kelangkaan.

“Ini dilematis antara bagaimana jaga kuota. Ini kan Undang-Undang (UU), kuotanya kan sudah berdasar UU, jadi harus ditaati UUnya. Kalau kekurangan, sektor riil juga terganggu,” pungkasnya.

 

Investor Daily

Penulis: WYU/FMB

Sumber:Investor Daily