Ilustrasi BBM.

Jakarta - Rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat dianggap bukanlah bagian dari strategi pemenangan Partai Demokrat (PD) di pemilu 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi PD yang juga Menteri ESDM, Jero Wacik, di Jakarta, Rabu (10/4).

"Kami ingin ini jernih untuk ekonomi nasional. Tidak ada urusan pemilu, tidak ada urusan politik," kata Jero.

Dia menekankan bahwa bagi PD tidak ada urusan negara yang dikaitkan dengan masalah kepartaian.

"Jangan sampai dikira (kenaikan BBM) ini untuk Partai Demokrat," tandasnya.

Diketahui banyak pihak sudah menganalisa cara Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM sekitar satu tahun sebelum pemilu 2009 lalu. Menjelang pelaksanaan pemilu, tiba-tiba harga BBM diturunkan ke harga subsidi deperti sekarang ini. Sehingga dianggap kenaikan lalu disusul penurunan itu adalah bagian dari strategi mendapatkan simpati masyarakat untuk pemerintahan dan PD. Kebetulan PD memang menjadi pemenang pemilu 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri diketahui sudah terbuka berbicara siak menaikkan harga BBM. Dia mengakui bahwa hal itu akan menyebabkan harga-harga langsung melambung tinggi dan inflasi menaik menyebabkan angka kemiskinan naik pula.

Karena itu orang miskin harus dilindungi dengan memberi kompensasi bagi masyarakat yang layak mendapat subsidi. Selama ini, kompensasi yang diberikan dalam bentuk dana tunai alias Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Model demikian inipun sudah banyak dikritik berbagai pihak sebagai bentuk lain dari 'money politic' ke masyarakat. Program semacam BLT ini dianggap tak beda dengan dana bantuan sosial (Bansos) yang kerap dipakai oleh calon incumbent ketika bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Penulis: Markus Junianto Sihaloho