Ilustrasi BBM.

Jakarta - Ketua Umum Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Sidik F Matik meminta pemerintah tidak menunda kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, penundaan justru akan menghambat pembangunan infrastruktur dan pergerakan sektor riil.

"Kenaikan BBM seharusnya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Jadi sebaiknya jangan lagi ditunda-tunda," kata Suryani di Jakarta, Rabu (8/5).

Menurutnya, jika pemerintah menaikan BBM sejak dua tahun lalu, Indonesia sudah hampir dipastikan telah mampu membangun fasilitas infrastruktur dan logistik yang bisa menggerakkan perekonomian nasional dengan lebih baik.

Ia mencontohkan, monorail, pelabuhan, terminal peti kemas, dan infrastruktur jalan hampir pasti telah bisa dibangun atau bahkan telah bisa dioperasikan jika subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dari sejak lama.

"Kami meminta agar pemerintah tegas dalam memutuskan hal ini karena dunia usaha perlu kepastian dalam berusaha. Jangan terlampau banyak 'noise' dan tarik ulur," katanya.

Pembahasan dan pelemparan wacana kenaikan BBM kepada publik yang berlarut-larut justru akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Tanah Air.

"Kenaikan tidak juga diberlakukan, tapi wacana terus bergulir di kalangan masyarakat akibatnya harga-harga produk tertentu yang sensitif naik seketika. Akhirnya masyarakat dan dunia usaha juga yang harus merasakan dampaknya secara langsung," katanya.

Pihaknya meminta pemerintah agar segera memutuskan kenaikan harga BBM. Menurut dia, hal itu merupakan suatu hal yang mendesak karena mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa agar tidak mengalami stagnasi.

"Kestabilan harga bahan pokok dan investasi juga perlu sangat dijaga, apalagi dalam menghadapi tantangan dan pasar bebas ASEAN Economy Community pada 2015," katanya.

Namun, ia menegaskan pengurangan subsidi terhadap BBM itu hasilnya juga harus dikompensasikan secara nyata kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkannya dengan cara yang tepat sasaran.

Penulis:

Sumber:ANT