Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) berjalan bersama seusai pertemuan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5) pagi. Agenda pertemuan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, terutama terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada pertemuan itu, SBY berharap agar DPR bisa mempercepat pembahasan RAPBN Perubahan. Hal itu disebut sangat penting, karena kondisi ekonomi saat ini tidak stabil, terutama karena membengkaknya anggaran subsidi.

"Pemerintah mengharapkan kepada DPR untuk membahas segera. Kalau sesuai ketentuan selama 1 bulan. Pemerintah mengharapkan bisa diselesaikan dalam tiga minggu, sehingga awal Juni sudah bisa disahkan," kata Ketua DPR Marzuki Alie, usai mengikuti rapat konsultasi dengan Presiden SBY di Istana Presiden, Senin (13/5).

Turut mendampingi SBY dalam pertemuan itu, Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Sementara dari pimpinan DPR, Marzuki didampingi empat wakilnya yaitu Priyo Budi Santoso (Golkar), Sohibul Imam (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Pramono Anung (PDIP).

Marzuki menjelaskan, pemerintah akan menyampaikan RAPBN-P itu ke DPR. Setelah mendapatkan dari pemerintah, DPR kemudian akan membahasnya lagi bersama pemerintah.

"Kita usahakan semaksimal mungkin agar dipercepat. Saya kira masyarakat sudah tahu bahwa harga saat ini sudah sangat membebani pemerintah, karena subsidinya meningkat dengan tajam. Jadi, kami tidak bicara hanya BBM, tetapi juga bicara adanya kenyataan asumsi-asumsi makro ekonomi yang berubah," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) ini.

Sementara itu, Priyo Budi Santoso menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, SBY menjelaskan alasan pemerintah mengenai rencana kenaikan BBM. Pimpinan DPR menurutnya mendengarkan dan tidak memberikan pendapat atau kesimpulan, karena masalah tersebut akan dibahas di DPR.

"Beliau (Presiden) menjelaskan kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM. Kami memaklumi. Masalah lainnya, biarkan nanti akan kami bahas. Tugas kami ingin membuat suasana lebih sejuk, agar ketika Presiden putuskan itu dengan pertimbangan-pertimbangan matang, beliau harus putuskan itu. Kalau tidak, subsidi membengkak justru akan mengguncang keuangan negara. Kami persilakan dengan kewenangannya untuk memutuskan. Nanti DPR akan membahas sisi-sisi tentang proteksi sosial," ujarnya.

Menurut Priyo pula, pada pertemuan itu, SBY memohon kepada DPR agar memaklumi tentang perlunya aspek proteksi sosial jika BBM memang jadi naik. Proteksi sosial itu berupa beras miskin, uang tunai selama beberapa bulan, serta beberapa program lainnya.

"Kami bisa memaklumi. Cuma, harus ada mekanisme yang memungkinkan dilakukan secara transparan, dan tidak bisa teropinikan hanya satu atau dua kelompok saja. Tapi ini merupakan keputusan negara untuk aspek proteksi sosial kepada warga yang membutuhkan. Nanti kalau ada bantuan uang cash sekian bulan dan DPR setuju itu, itu betul-betul murni persetujuan bersama DPR dengan pemerintah. Jadi bukan hanya persetujuan sepihak dari pemerintah," tuturnya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan