Petugas SPBU  menyiapkan alat peraga berisi harga BBM setelah dinaikkan

Jakarta - Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning mengatakan, dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah sebesar Rp30 triliun, sebaiknya digunakan untuk peningkatan jaminan kesehatan, terutama untuk BPJS Kesehatan.

Menurut Ribka, masih banyak rakyat miskin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, apalagi di daerah pelosok. Dia pun menilai, daripada pemerintah menggunakan dana kompensasi tersebut untuk program BLSM yang hanya bertahan selama 6 bulan, lebih baik pemerintah menggunakannya untuk peningkatan program pelayanan kesehatan dalam BPJS Kesehatan.

"Kami setuju pemerintah harus segera menaikkan harga BBM, tapi dana kompensasi untuk program BLSM kami kurang setuju. Lebih baik dana tersebut dipakai untuk program lain," ujar Ribka, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/5).

Ribka mengatakan, dana kompensasi tersebut alangkah baiknya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti membangun puskemas atau rumah sakit baru, atau juga meningkatkan kualitas alat-alat kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan bahwa PDIP menyetujui agar pemerintah menaikkan harga BBM secepat mungkin, dengan tujuan menyelamatkan anggaran. Namun, ia pun menilai pemerintah sebaiknya memikirkan lagi mekanisme dana kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat miskin.

Rieke menilai, dana kompensasi berupa BLSM tidak efektif, karena hanya bisa bertahan dalam waktu tertentu. Ia menjelaskan, lebih baik pemerintah menggunakan dana kompensasi tersebut untuk program peningkatan BPJS Kesehatan, karena masih banyak kekurangan yang terjadi sebelum BPJS Kesehatan ini mulai diberlakukan tahun 2014.

"Tinggal setahun lagi BPJS Kesehatan mulai diberlakukan, tapi pemerintah kayaknya belum siap. Lebih baik dana kompensasi itu untuk program BPJS," ungkapnya pula.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Rachel Maryam mengatakan, dana kompensasi BBM yang disiapkan pemerintah sebaiknya digunakan untuk membangun kualitas infrastruktur, seperti pembangunan lahan pertanian bagi rakyat miskin. Dia mengatakan, jika pemerintah hanya memberikan BLSM, itu hanya bersifat sementara.

Namun jika pemerintah membangun lahan pertanian, menurut Rachel, maka rakyat miskin akan mendapatkan pekerjaan, dan jika sudah mendapatkan pekerjaan maka mereka akan punya penghasilan. Menurutnya pula, jika sudah ada penghasilan, maka rakyat miskin pun akan makmur.

Investor Daily

Penulis: DHO

Sumber:Investor Daily