Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono membantah pembuatan dan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) menyalahi mekanisme atau aturan.

Pembuatan KPS tidak perlu menunggu persetujuan DPR, sebab dana untuk itu diambil Rp30 miliar dari Rp 16,5 triliun anggaran program beras masyarakat miskin (Raskin) 2013.

"Tidak benar kalau pembagian KPS ini menyalahi mekanisme. Sementara program raskinnya juga rutin tiap tahun dibagikan, jadi tidak perlu ada penambahan anggaran. Tidak ada yang salah dengan KPS ini," kata Agung, Selasa (11/6).

Agung juga membantah anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berasal dari hutang luar negeri.

Menurut Agung, anggaran untuk BLSM berasal dari APBN yang didapat dari berbagai komponen, yakni pemotongan anggatan kementerian/lembaga sebesar Rp23 triliun, pengurangan subsidi BBM sebesar Rp40 triliun, menjual surat obligasi berjumlah hampir Rp60 triliun, dan sisa lebih penggunaan anggaran 2012 senilai Rp14 triliun.

"Kalaupun ada dari luar negeri, itu bukan hutang, tetapi hibah. Dana pinjaman dari luar negeri memang dimungkinkan tapi prosentasenya kecil, hanya untuk berjaga-jaga," tegasnya.

Agung kembali menjelaskan, dengan KPS ini masyarakat penerima manfaat dapat menerima program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM, yang kini sudah ada di Badan Anggaran DPR.

Untuk pembagian BLSM rencananya dilakukan sebanyak dua kali dalam lima bulan, yakni pada Juli dan September. Setiap RTS mendapatkan Rp150.000. Pemerintah juga menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 2,4 juta RTS dengan mendapatkan bantuan Rp1,8 juta, naik Rp400.000 dari semula Rp1,4 juta.

Program lainnya adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan sasaran 15,5 juta RTS. Selain mendapat BSM, para siswa miskin ini juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp200.000.

Sementara untuk Program Khusus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar ditujukan untuk pemukiman, pengadaan air minum, dan sumberdaya air. Saat ini masih menunggu keputusan DPR yang pelaksanaannya dijadwalkan mulai September 2013.

"Diharapkan dengan program-program itu angka kemiskinan menjadi 9,5%-10% pada 2014. Jika tidak digulirkan, angka kemiskinan dikhawatirkan naik menjadi 13% dari 11% saat ini," tambah Agung.

Agung juga berharap seluruh partai koalisi punya komitmen yang sama mendukung program ini pemerintah tersebut. Mengingat kebijakan ini untuk menyelamatkan fiskal negara agar tidak timpang, dan menghindari jangan sampai daya beli masyarakat miskin dan rentan lebih menurun lagi.

Suara Pembaruan

Penulis: D-13/YUD

Sumber:Suara Pembaruan