Hal itu jelas tidak sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan tujuh Gubernur

 
Komisi IV DPR RI menyesalkan impor beras Perum Bulog masuk melalui Lampung dan Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, kedua daerah tersebut termasuk daerah yang mengalami surplus beras.
 
"Hal itu jelas tidak sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan tujuh Gubernur (Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubenur Sulawesi Selatan), Direktur Jendral Tanaman Pangan dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dirut Perum Bulog (8/2)," kata anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, di Jakarta, hari ini.
 
Seharusnya, kata dia, Perum Bulog membeli atau menyerap beras yang mengalami surplus. Bukan sebaliknya, malah melakukan impor di daerah  surplus beras. Apalagi impor dilakukan menjelang musim panen raya. 

"Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan para petan,i semestinya Perum Bulog membeli gabah/beras yang mengalami surplus sesuai dengan harga  pasar," tutur dia.
 
Sebelumnya, Persatuan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) DPW Lampung juga menyayangkan kebijakan impor beras dari India sebanyak 15 ribu ton yang dilakukan Bulog Lampung. Sedangkan di Indramayu masuk beras impor sekitar 3.000 ton.

Padahal, Lampung surplus 800 ribu ton beras. Begitu juga Jawa Barat dengan produksi padi sebanyak 11,7 juta ton atau setara 7,25 juta ton beras, pada tahun lalu surplus beras  mencapai 2,737 juta ton atau mengalami surplus beras sebanyak 27 persen.
 
Indonesia pernah mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) atas keberhasilan swasembada beras pada 1984. Indonesia berhasil berswasembada beras pada 1984 setelah sekian lama menjadi pengimpor beras terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 25,8 juta ton. 

Swasembada beras kembali terjadi pada 2008 yang ditempuh melalui Penguatan Teknologi, seperti penggunaan benih unggul, penguatan manajemen serta pemberdayaan petani.