Suasana pemukiman di Rumah Susun (Rusun) dikawasan Petamburan, Jakarta, Minggu (6/11). Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa memerlukan sedikitnya 600 ribu unit rumah
Di Singapura, kondominium itu termasuk tanahnya, sedangkan di sini strata title. Ini ada salah kaprah di pengembang

Undang-Undang No 20/2011 tentang Rumah Susun dinilai kontroversial karena di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang tidak proporsional, baik secara vertikal maupun horisontal.
 
Pakar hukum properti Erwin Kallo menuturkan, UU ini mengatur pertelaan yang tidak baik, misalnya mengenai rusun yang terkait tanah dan tidak. "Di Singapura, kondominium itu termasuk tanahnya, sedangkan di sini strata title. Ini ada salah kaprah di pengembang," ujar dia di seminar Mengkritisi UU Rusun di Jakarta, hari ini.
 
Selain itu, lanjutnya, adanya penentuan pasal soal nilai perbandingan  proporsional. Dalam pasal ini, membandingkan nilai satuan rusun dengan  perhitungan biaya pembangunan. "Pengembang tentu tidak mau menyebutkan  biaya pembangunannya," kata dia.
 
Dia menambahkan, pasal 26 ayat 1 hingga 3 juga aneh karena tidak  menyamakan gambar rancangan dan gambar pertelaan. Malah ini sehingga  ditentukan menjadi nilai perbandingan proporsional. "Secara nomorator,  aturan ini tidak baik. Padahal ini masalah elementer," tambah dia.
 
Pakar pertanahan Maria Sumardjono menambahkan, rusun yang berdiri di atas tanah sewa akan menimbulkan masalah apabila pemilik tanah tidak  memperpanjang sewa tanahnya kepada pembangun rusun. "Ini akan jadi masalah yang pelik," ujarnya.
 
Jikapun rusun dibangun dengan menggandeng badan usaha nasional ataupun  daerah, kata dia, itu juga ada aturannya sendiri, sehingga tidak bisa asal bangun. "UU Rusun ini sepertinya menabrak sistem yang ada," ucapnya.


Penulis: /FEB