Ilustrasi
"Biaya birokrasi yang tinggi menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia."

Sebah Laporan World Economic Forum (WEF) sepertinya akan membuat Indonesia berkaca tentang rumitnya birokasi. Laporan tersebut menyebutkan daya saing ekonomi Indonesia saat ini turun empat tingkat, dari posisi 46 pada 2011 menjadi posisi 50 di tahun ini.

Sementara itu negeri tetangga, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand justru mendapatkan posisi lebih baik. Bahkan posisi Malaysia di urutan 25 lebih baik dari China di posisi 29.

Laporan tersebut juga memperlihatkan penyebab penurunan peringkat Indonesia karena permasalahan birokrasi yang tidak menguntungkan untuk sektor bisnis dan banyaknya kejahatan serta kekerasan yang masih sering terjadi.

Indeks daya saing WEF ditopang oleh tiga unsur, antara lain persyaratan dasar, penopang efisiensi, serta faktor inovasi, dan kecanggihan.

Indonesia pada 2011--2012 hanya berhasil meningkatkan poin inovasi dan kecanggihan, namun dua penopang lain mengalami penurunan peringkat, dengan nilai terburuk pada persyaratan dasar.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pengkajian Peneliti dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Didik J. Rachbini mengatakan, kinerja dan tata kelola birokrasi yang lambat menjadi hambatan besar investasi di Indonesia.

"Hal yang dikeluhkan oleh pengusaha adalah tata pengurusan sejumlah perizinan yang lama sehingga pengusaha kecil menderita di bawah birokrasi yang berbelit," kata Didik baru-baru ini.

Menurut Didik, sejumlah lembaga birokrasi yang bermasalah masih banyak terdapat di daerah di luar ibu kota Jakarta. Di sejumlah daerah di luar ibu kota, transparansi dan penghapusan pungutan liar menjadi isu utama yang harus dibenahi pemerintah untuk menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Banyak birokrasi di daerah yang salah mengelola anggaran, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar," katanya. Untuk birokrasi di pemerintah pusat, Didik menilai sudah mulai ada sejumlah lembaga yang melakukan pembenahan tata kelola pengurusan perizinan usaha.

"Beberapa lembaga yang mulai memiliki birokrasi yang baik antara lain Direktorat Jenderal Pajak lalu Bank Indonesia," kata Didik.


Kepastian hukum

Sementara itu pengamat ekonomi Universitas Indonesia (Fakultas Ekonomi UI), Monang Tobing, dalam suatu pemberitaan, menilai selain masalah birokrasi maka tidak adanya kepastian hukum adalah penghambat paling besar bagi investor untuk mengembangkan investasi di Indonesia.

Birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian usaha membuat kalangan investor terpuruk sehingga peringkat daya saing Indonesia di peta global menurun.

Monang mencontohkan, kasus pengusaha Hartati Murdaya yang diduga menjadi korban pemerasan oleh bupati, adalah contoh konkret bahwa hukum tidak ditegakkan demi melindungi investasi. Pemerintah daerah butuh investasi untuk mengembangkan daerahnya, sehingga seharusnya investor dilindungi, bukannya malah dipersulit, apalagi diperas.

"Inilah dilema pengusaha yang berniat baik memajukan daerah, malah diganjal oleh perilaku birokrat di daerah," katanya.

Menurut Monang Tobing, laporan WEF yang menempatkan daya saing Indonesia jauh di bawah Malaysia dan negara lainnya tersebut adalah pukulan telak, karena program reformasi birokrasi dan "debottlenecking" (menghilangkan hambatan dunia usaha) yang terus digembar-gemborkan pemerintah tidak menunjukkan hasil optimal.

Dikatakan, sebenarnya reformasi birokrasi sudah digulirkan terus -menerus sejak tahun 2007, tetapi perubahan belum banyak terlihat. Birokrasi masih menjadi masalah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai birokrasi dalam implementasi otonomi daerah masih terabaikan.

Praktik korupsi merajalela, jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan mengeruk keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompok.


Tingginya biaya

Hal yang sama dikatakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi menilai tingginya biaya yang dibutuhkan dalam birokrasi merupakan penyebab utama turunnya daya saing ekonomi Indonesia.

"Biaya birokrasi yang tinggi menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Sofjan menilai masalah birokrasi tersebut sangat berkaitan erat dengan korupsi yang semakin marak di berbagai instansi.

"Ada hubungan erat antara korupsi dan birokrasi sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia mengimbau pemerintah agar mengatasi kedua masalah mendasar tersebut.

"Kami hanya menginginkan dua hal, yakni regulasi dan birokrasi yang betul-betul dijalankan secara jujur," katanya.

Selain masalah birokrasi, Sofjan juga mengimbau agar pembangunan infrastuktur dibenahi dan dipercepat untuk mendorong kembali para investor agar berinvestasi.

"Jika kedua masalah itu teratasi, kami dari pihak pengusaha tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi, kalau perlu kita naikkan menjadi 30 persen investasinya," katanya.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani juga menilai birokrasi di Indonesia semakin memburuk.

"Birokrasi kita memang dalam taraf memprihatinkan sehingga diperlukan reformasi untuk membenahi berbagai kegiatan tata negara ini," katanya.


Kurang Kompeten

Salah satu penyebab kualitas dari pegawai negeri sipilnya. Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, mengatakan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air lebih dari cukup namun kurang kompeten.

"Pegawai sangat banyak, tapi sulit mencari pegawai yang kompeten," ujar Eko.

Dia mengatakan sejumlah instansi pemerintahan dan pemerintah daerah banyak mengeluhkan sulitnya mencari pegawai yang memenuhi kualifikasi.

"Ini akibat seleksi yang dilakukan tidak dengan baik dan berindikasi dengan kecurangan," tambah dia.

Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak boleh membiarkan orang yang menjadi PNS dengan cara membayar.

"Karena sekali kita dapat orang seperti, maka dia akan mengembalikan uang tersebut dengan berbagai cara."

Oleh karena itu, lanjut dia, mulai tahun ini Kementerian PAN dan RB mengubah pola seleksi dengan melibatkan banyak pihak, transparan, efisien, objektif, dan efektif.

"Penerimaan CPNS yang transparan membantu kepala daerah yang selama ini dibebani PNS titipan oleh keluarga dan kolega," jelas dia.

Pada penerimaan CPNS 2012, kata Eko, malah ada formasi yang masih kosong karena tidak ada peserta yang memenuhi kualisifikasi dan nilai kelulusan.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan reformasi birokrasi merupakan prioritas utama dari 11 prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II.

"Penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program pembangunan lainnya sangat tergantung pada keberhasilan program tersebut, yang bertujuan mewujudkan birokrasi bersih, berintegritas tinggi, dan melayani," kata Azwar.

Dia mengatakan, penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama seharusnya mudah dipahami oleh berbagai pihak karena peran birokrasi sangat besar dalam proses implementasi berbagai sektor pembangunan.

"Reformasi birokrasi adalah kerja berat yang baru dapat dilihat hasilnya secara nyata dalam jangka panjang. Melalui implementasinya diharapkan terjadi perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM dan akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik," ujarnya.

Oleh karena itu, lebih lanjut dikatakannya, untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah menyusun sembilan program percepatan refromasi birokrasi.

Beberapa program percepatan tersebut antara lain, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi calon PNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan sistem elektronik pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, efisiensi penggunaan fasilitas.

"Melalui implementasi reformasi birokrasi, hasil yang diharapkan dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat, terutama organisasi birokrasi yang lebih efisien dengan evaluasi terhadap lembaga nonstruktural dan penyederhanaan jenjang birokrasi," katanya.

Selain itu, Azwar berharap akan adanya peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pola rekrutmen dan penempatan dalam jabatan yang lebih terbuka atau "open government" dan kompetitif.

Penulis: /FMB

Sumber:Antara.com