Dishub DKI: Kemacetan di Thamrin Meningkat Sejak Larangan Motor Dicabut

Dishub DKI: Kemacetan di Thamrin Meningkat Sejak Larangan Motor Dicabut
Polisi melakukan penindakan pelanggar marka khusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin. ( Foto: ist )
Erwin C Sihombing / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 17:10 WIB

Jakarta - Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko membenarkan kemacetan di Ibu Kota mengalami peningkatan, khususnya di daerah Thamrin, Jakarta Pusat. Hal itu terjadi lantaran Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pergub No 195/2014 dan Pergub No 141/2015 yang melarang motor melintas di Jl Thamrin-Merdeka Barat.

"Betul memang ada peningkatan intensitas, karena ada penambahan jumlah pengguna di ruas jalan tersebut," kata Sigit, di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/2).

Sekalipun begitu, Sigit menilai, kemacetan di kawasan Thamrin belum tergolong parah. Dia juga membantah data dari Dirlantas Polda Metro Jaya yang menyebut kemacetan di Thamrin mencapai meningkat hingga 35 persen.

Menurutnya, kemacetan meningkat karena tidak disiplinnya pengendara motor yang terus melanggar jalur khusus kendaraan roda dua. Sedikitnya, sudah 800 pengendara motor ditilang karena mengokupasi jalur lain.

Pemprov DKI, lanjut Sigit, masih mengupayakan sosialisasi sebagai solusi mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.

"Kita sekarang strateginya mengedukasi masyarakat agar konsisten menggunakan jalur," terang dia.

Dia menekankan, kebijakan jalur khusus roda dua di Thamrin hanyalah kebijakan transisi sebelum kebijakan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) diberlakukan. Begitu juga dengan penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda empat yang melintasi Thamrin.

"Sebetulnya ini hanga kebijakan transisi sebelumm nanti jalan berbayar diterapkan," kata Sigit.



Sumber: Suara Pembaruan