Pemprov DKI Diminta Awasi Ketat Penjualan Rumah DP Nol Rupiah

Pemprov DKI Diminta Awasi Ketat Penjualan Rumah DP Nol Rupiah
Peta Lahan Pondok Kelapa untuk pembangunan Pondok Kelapa Village dan Rusunami DP Nol Rupiah ( Foto: Ist )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 14 Februari 2018 | 19:36 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan unit hunian program rumah uang muka (down payment/DP) Nol Rupiah, karena dinilai rawan kecurangan dalam pemilihan calon pembeli.

Saat ini, warga yang sudah mendaftar untuk membeli hunian Rumah DP Nol Rupiah mencapai 3.000 orang. Padahal, hunian yang disediakan hanya 703 unit saja.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI, James Arifin Sianipar, mengatakan, jumlah calon pembeli hunian rumah DP Nol Rupiah tidak sebanding dengan unit yang disediakan. Sehingga, berpotensi terjadi praktek kongkalikong.

"Kalau tidak diawasi dengan ketat terhadap proses pemilihan pembeli, maka bisa berpotensi rawan. Bisa terjadi main mata antara calon pembeli dengan aparat yang mengelola rumah DP Nol Rupiah," kata James, Rabu (14/2).

PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pengembang rumah DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, diminta dapat bertindak adil dalam mendistribusikan unit hunian yang diperuntukkan warga dengan penghasilan Rp 7 juta per bulan.

Dengan menentukan kriteria penerima hunian tersebut harus jelas dan transparan. Juga disosialisasikan kepada warga calon pembeli hunian. Pengundian juga harus dilakukan secara adil, sehingga orang yang belum punya rumah yang mendapatkannya.

"Jangan nantinya yang sudah punya rumah satu atau dua yang mendapatkan hunian ini," ujarnya.

James menilai, kondisi yang terjadi dalam pemasaran hunian Rumah DP Nol Rupiah hampir sama dengan kondisi pendistribusian hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Berdasarkan pengalaman, terdapat laporan adanya praktik suap menyuap petugas saat menempati rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.

"Itu baru sewa. Ini kan jadi milik. Jadi harus dicari formula yang tepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan membenarkan telah ada sebanyak 3.000 warga yang tercatat sebagai calon pembeli hunian rumah DP Nol Rupiah. Untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan dalam pembelian hunian tersebut, pihaknya akan melakukan verifikasi ketat calon pembeli

"Untuk itu kita akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April mendatang. Nanti BLUD ini yang akan melakukan pemasaran dan verifikasi konsumen," kata Yoory.

Menyoal kriteria calon pembeli hunian rumah DP Nol Rupiah, menurutnya, adalah memiliki KTP DKI, belum pernah mempunyai rumah, sudah berkeluarga dan berpenghasilan di atas Rp 2,5 juta dan di bawah Rp 7 juta. "Itu beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE