Sandiaga Pastikan Pembangunan Kampung Akuarium Taat Hukum

Sandiaga Pastikan Pembangunan Kampung Akuarium Taat Hukum
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berbincang dengan warga saat mengunjungi salah satu "shelter" pada peringatan dua tahun penggusuran kampung akuarium, di Jakarta, 14 April 2018. Dalam kunjungannya tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan membuktikan komitmennya untuk memberikan keadilan bagi warga. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 17 April 2018 | 21:07 WIB

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, penataan Kampung Akuarium, Jakarta Utara, dipastikan tidak akan keluar dari koridor hukum. Aspirasi masyarakat Kampung Akuarium dipastikan akan ditampung sesuai dengan aturan hukum yang ada.

"Kita harus pastikan nanti aspirasi warga terakomodir dengan ketentuan dan aturan yang harus kita sesuaikan. Jangan sampai nanti kita melanggar hukum. Karena harapan kita penataan ini sesuai dengan koridor hukum," kata Sandiaga di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Sandiaga mengatakan, dengan adanya penataaan dan pembangunan kampung tersebut, pihaknya belum dapat memastikan apakah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ada akan direvisi. Pembangunan rumah di Kampung Akuarium, belum masuk dalam perda tersebut.

"Kita tunggu aspirasi dari warga seperti apa. Kita bahas internal Pemprov yang bidang community action plan untuk melihat regulasi yang memungkinkan seandainya dilakukan penyesuaian di tahun 2019," ujarnya.

Menurutnya, sekarang ini bukan hanya pelanggaran terjadi di kawasan kampung kumuh, namun juga di daerah elit ikut terjadi pelanggaran. Seperti di kawasan Kemang dan Senopati, terjadi perubahan peruntukan rumah tempat tinggal menjadi tempat usaha.

"Mau gimana ditertibkannya? Jadi banyak yang mengajukan bagaimana daerah-daerah tersebut di pertimbangkan untuk perubahan peruntukannya dan kita konsepnya bilang selama ini mendorong ekonomi, menciptakan kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, tapi tidak ada konsep pemutihan. Ini yang menjadi konsep kita ke depan, tahun 2019 yang dimungkinkan adalah revisi terhadap tata ruang," jelasnya.

Sandiaga melanjutkan, karena belum jelasnya regulasi yang menjadi payung pembangunan Kampung Akuarium, pihak Pemprov baru membangun tempat penampungan sementara (shelter) untuk warga. Pembangunan baru dimulai ketika sudah ada regulasi hukum yang jelas sebagai payung hukum.

"Sekarang ada shelter. Kita tidak mungkin membangun tanpa ada perizinan atau regulasi yang sudah memayungi. Kita tidak akan melanggar hukum. Pemerintah harus memberikan contoh tidak boleh membangun tanpa ada izin atau regulasi yang sesuai," tukasnya.

Menurutnya, hingga saat ini Pemprov DKI telah menerima beberapa usulan dan maket pembangunan dari banyak pihak. Bahkan, ada beberapa perusahaan nirlaba sudah memikirkan konsep-konsep penataan Kampung Akuarium.

"Ada yang dua lantai, delapan lantai, ada juga yang menyampaikan konsep rumah itu harus berbasis seperti rumah hibrid. Kampung Akuarium merupakan test case buat kita, bisa tidak menata dan mengembalikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini yang kita ingin kembalikan," tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE