Taufik Bantah Lobi Ombudsman

Taufik Bantah Lobi Ombudsman
M Taufik. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / FER Rabu, 16 Mei 2018 | 21:17 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, membantah melobi Ombudsman DKI terkait kasus maladministrasi penataan Tanah Abang, saat menerima kunjungan perwakilan Ombudsman DKI di Kantor DPRD DKI, Selasa (15/5). Taufik menilai pertemuan tersebut hanya perkenalan biasa.

"Tidak ada lobi-lobi. Tidak ada juga pembahasan khusus, mereka hanya mengenalkan diri karena kan masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Pertemuan bahkan dilakukan atas permintaan Ombudsman," kata Taufik, usai Rapat Paripurna, di DPRD DKI, Rabu (16/5).

Taufik menekankan, pertemuan dalam rangka pengenalan tersebut tidak membahas kasus maladministrasi Tanah Abang, kendati tidak dihadiri seluruh unsur pimpinan dewan dan ketua fraksi.

Taufik juga mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan dengan eksekutif terkait kebijakan Tanah Abang, apalagi membahas APBD Perubahan, meskipun Wagub DKI Sandiaga Uno menuturkan bakal membangun skybridge untuk menghubungkan Stasiun Tanah Abang-Blok G.

"Mana rancangannya? Kita saja belum menerima kok. Masak kita bekerja atas omongan-omongan saja," kata dia.

Dia tidak mempersalahkan jika eksekutif memaksa membangun skybridge sekalipun kasus maladministrasi belum dikoreksi. "Ya etis-etis saja dibangun kalau untuk kepentingan rakyat," tandasnya.

Pernyataan Taufik berbeda dengan pengakuan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman DKI, Dominikus Dalu, yang mengaku membicarakan perkara maladministrasi Tanah Abang dan pelayanan publik saat bertemu pimpinan dewan.

Dominikus bahkan menyebut, pihaknya memberi kelonggaran waktu bagi Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya seusai Idul Fitri. Alasannya, pada Juni-Juli eksekutif bersama legislatif bakal membahas APBD Perubahan untuk membangun skybridge.

"Tapi kita tetap meminta untuk dibuka karena pembahasan APBD-P dilakukan Juni-Juli jadi September baru jalan. Saya agak longgar soal waktu, tunggu habis Lebaran saja biar enggak ramai terus," ungkap Dominikus.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, mempertanyakan sikap Ombudsman yang malah mengesankan memberi toleransi kebijakan maladministrasi gubernur. Seharusnya, Ombdusman mengultimatum gubernur untuk segera mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya.

"Itu kan laporan hasil akhir Ombudsman yang sudah dipublikasi, harusnya tinggal mendesak gubernur untuk segera menindaklanjutinya, sekaligus mendorong relokasi PKL selama Ramadan agar mereka tidak terganggu mata pencahariannya," kata Gembong.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE