DKI Tingkatkan Pengawasan Terhadap Rumah Indekos

DKI Tingkatkan Pengawasan Terhadap Rumah Indekos
Rumah kos. ( Foto: Iswt )
Lenny Tristia Tambun / YUD Kamis, 17 Mei 2018 | 16:30 WIB

Jakarta - Mengantisipasi penyebaran ajaran radikalisme dan terorisme, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meningkatkan pengawasan terhadap rumah-rumah indekos di kota Jakarta.

Hal itu ditunjukkan dengan diterbitkannya Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kewaspadaan di Lingkungan Masyarakat. Salah satu poin dalam seruan itu berbunyi "Meningkatkan pengawasan terhadap penghuni kos, warga pendatang, dan/atau tamu".

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan meski status Kota Jakarta sudah diturunkan jadi Siaga dari Siaga I, bukan berarti Pemprov DKI mengendurkan pengawasan dan pemantauan keamanan Kota Jakarta.

“Kita tidak boleh menurut kan kewaspadaan kita. Kita akan gunakan seluruh level, hingga RT dan RW utuk meningkatkan pengawasan. Mereka sudah mendapatkan briefing bahwa mereka harus mengawasi dan kalau ada hal yang mencurigakan harus dilaporkan ke pihak berwenang di level kelurahan. Kita harus berkoordinasi dengan aparat TNI dan kepolisian,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (17/5).

Langkah antisipatif yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap penghuni rumah-rumah indekos di Jakarta. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan bantuan dari masyarakat, khususnya pengurus RT dan RW.

“Seperti peraturan melapor 1x24 jam, siapa yang tinggal di rumah kos atau rumah tinggal yang ada, Pak RT dan RW harus wajib lapor,” ujarnya.

Langkah antisipatif lainnya, Pemprov DKI harus melakukan pengecekan latar belakang bagi individu yang dicurigai. Sekarang, pihaknya sedang melengkapi data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Jakarta Smart City dengan teknologi face recognition (pengenalan wajah).

“Kita ingin menyandingkan data-data yang dimiliki pihak kepolisian untuk memastikan wilayah juga terupdate dengan data-data baru,” tuturnya.

Terutama data-data yang paling ditunggu adalah data warga yang baru pulang dari Suriah. Ia ingin memastikan apakah ada warga tersebut yang tinggal di DKI Jakarta.

“Itu harus diberikan perhatian khusus, tanpa mendiskriminasi. Kita bisa ada kebijakan yang antisipatif, bukan kebijakan reaktif. Tetapi sekali saya tegaskan, yang antisipatif,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com