Rencana Deklarasi Anies Sebagai Capres di Balai Kota Ditentang

Rencana Deklarasi Anies Sebagai Capres di Balai Kota Ditentang
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menghadiri Rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018. ( Foto: Beritasatu Photo/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / YUD Rabu, 11 Juli 2018 | 19:12 WIB

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menentang keras adanya rencana deklarasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di Balai Kota DKI. Karena gedung Balai Kota DKI merupakan fasilitas pemerintahan milik negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan atau kegiatan politik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur dengan sangat jelas, tidak boleh ada kegiatan politik di fasilitas publik atau fasilitas milik negara untuk memuaskan ambisi kekuasaan pribadi.

"Jangan abuse of power. Ini sangat jelas tidak boleh. Ada aturannya. Balai Kota kan gedung pemerintahan yang harus netral dari kegiatan politik. PNS saja harus netral," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/7).

Pernyataan Gembong ini menyikapi rencana Deklarasi Dukungan KAHMI untuk Calon Presiden Anies Baswedan yang akan digelar besok, Kamis (12/7) di ruang Balai Agung, Balai Kota DKI.

Dijelaskannya, dalam Pasal 281 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menyebutkan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang.

"Larangan tersebut dipertegas dalam PP No 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum," ujarnya.

Di pasal 21 ayat 1 menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye pemilu, pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara; memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye; menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau menggunakan fasilitas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. UU Pilpres pun melarang hal serupa.

“Walaupun sekarang belum memasuki masa kampanye, tetapi Undang-undang itu tetap bisa dijadikan acuan,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE