Pembebasan Bantaran Ciliwung

BBSWCC: Warga Bukit Duri Ditunggangi

BBSWCC: Warga Bukit Duri Ditunggangi
Alat-alat berat proyek pembangunan normalisasi Kali Ciliwung berhenti tidak melakukan aktivitas di kali CIliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Agustus 2016. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan secara perwakilan kelompok atau class action yang diajukan warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan pemerintah Provinsi DKI kini tidak bisa melanjutkan proyek pembangunan normalisasi Kali Ciliwung selama sidang berlangsung. ( Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / DAS Jumat, 14 September 2018 | 20:45 WIB

Jakarta - Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) meyakini bahwa 93 warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan ganti rugi penggusuran kawasan bantaran Sungai Ciliwung, ditunggangi. Gugatan warga tersebut dikabulkan pengadilan dan pihak BBWSCC mengajukan kasasi.

"Kalau kami tidak kasasi, kami khawatir persoalan seperti ini bakal terjadi lagi di kemudian hari. Kami baru mengajukan kasasi karena baru menerima salinan putusan pengadilan dua minggu lalu. Tampaknya warga ini ditunggangi," kata Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah di Jakarta, Jumat (14/9).

Putusan majelis hakim di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan itu mengharuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, induk BBWSCC serta Pemprov DKI memberi ganti rugi mencapai Rp 18 miliar atau Rp 200 juta per kepala.

"Itu kan mereka tinggal di lahan negara lantas ditertibkan. Masak negara harus membayar ganti rugi. Kepada mereka juga telah dibangunkan rumah susun sesuai dengan kesepakatan. Jadi kami tidak sewenang-wenang," ujarnya.

Bukan hanya terhadap warga Bukit Duri, pihaknya juga bakal melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan warga Bidaracina. Dengan adanya gugatan-gugatan tersebut, praktis tidak ada perkembangan signifikan normalisasi Sungai Ciliwung.

Bambang menyebutkan, Pemprov DKI harus melakukan pembebasan lahan sepanjang 17 km untuk meneruskan program yang sejatinya membawa manfaat terkait penanggulangan banjir. "Pembebasan lahan masih berlangsung namun belum sampai 7 km. Kalau panjangnya sudah 7 km mungkin kita baru mengajukan anggaran untuk mengerjakannya," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, normalisasi sungai menitikberatkan pada kuantitas air untuk mengendalikan debit air, menjaga fasilitas umum, dan menjaga infrastruktur jalan termasuk pemukiman dari potensi gerusan air.

Sedangkan revitalisasi menitikberatkan pada kualitas air. Proses revitalisasi ini yang sedang dibahas oleh BBWSCC dengan instansi terkait dalam menata Kalimalang.

Sementara itu, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyatakan walk out (WO) dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) mengenai Tambahan Anggaran Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapan Sistem Aliran Barat senilai Rp Rp 21,4 miliar.

Anggota Fraksi PDI-P menyatakan WO lantaran pimpinan rapat Badang Anggaran (Banggar), Ferrial Sofyan, langsung mengetok palu mencoret penambahan anggaran tanpa memberi ruang seluruh anggota Banggar berbicara termasuk pihak eksekutif untuk menyampaikan argumennya.

"Untuk apa kami di dalam kalau tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan? Dinasnya (Dinas Sumber Daya Air) bahkan tidak diberi kesempatan untuk itu. Main coret-coret saja," kata Ketua Fraksi PDI-P, Gembong Warsono.

Menurut Gembong, usulan penambahan anggaran dari Dinas SDA DKI merupakan jumlah yang diajukan dalam pembahasan tahun 2017. Untuk itu, pihaknya membutuhkan penjelasan dari eksekutif untuk memaparkan agendanya. "Seharusnya forum akomodatif terhadap usulan. Biarkan dinas menyampaikan dampak positif-negatif dari usulan penambahan anggaran termasuk dampak jika tidak diberi tambahan anggaran," ujarnya.

Menurut Gembong, mendekati musim hujan sekarang ini Pemprov DKI harus memiliki langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya. Pihaknya menyayangkan langkah pimpinan rapat yang tidak melihat momentum itu dalam rapat pembahasan.

"Penataan sungai, termasuk pembangunan waduk, penting karena terkait penanggulangan banjir. Sekarang ini sedang masuk musim hujan. Kalau (alasan) rasional, kami tidak keberatan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE