Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Sylviana Murni saat peluncuran 6 mobil pelayanan pengurusan izin UUG  di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Jakarta - Guna mempermudah pengurusan izin Undang-Undang Gangguan (UUG), Pemprov DKI meluncurkan enam mobil pelayanan izin UUG. Lima unit mobil tersebut akan melayani di lima wilayah kotamadya dan satu unit lagi akan melayani di tingkat provinsi.

Enam mobil pelayanan pengurusan izin UUG diluncurkan di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Peluncuran keenam mobil tersebut dipimpin oleh Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Sylviana Murni. Satpol PP DKI merupakan instansi yang mengeluarkan izin UUG.

“Peluncuran enam unit mobil pengurusan izin UUG ini untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin. Satpol PP harus menjangkau masyarakat. Harus jemput bola, bukan hanya menunggu,” kata Sylviana Murni usai memberikan kendaraan tersebut secara simbolis kepada masing-masing wilayah.

Ditambahkan Sylviana, peluncuran pengoperasian mobil perizinan UUG merupakan penerapan salah satu amanah Gubernur DKI Jakarta yang ingin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Lima unit mobil pelayanan keliling ini akan dioperasikan Satpol PP tingkat kota administrasi, dan satu dioperasikan oleh Satpol PP tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu, pelayanan serupa dalam bentuk pelayanan satu kapal.

Selain beroperasi di Kantor Kecamatan, Kelurahan, dan lokasi warga lainnya, mobil keliling ini juga direncanakan beroperasi di pelayanan terpadu malam hari, bersama pelayanan kependudukan keliling dan lainnya.

Menurutnya, mobil keliling ini melayani pendaftaran Izin Baru, Daftar ulang izin UUG, dan penyelesaian balik nama ganti merek. Untuk perizinan yang biasanya membutuhkan waktu hingga 15 hari kerja, akan dipersingkat menjadi tujuh hari. Mobil layanan keliling ini tidak menerima uang retribusi izin. Setiap transaksi dilakukan di Bank DKI dan buktinya baru diserahkan di mobil tersebut.

”Selama ini, kami tahu banyak komplain dari masyarakat, karena itu kami hendak meminimalisir komplain itu. Setiap tempat usaha harus memiliki izin UUG, asalkan semua persyaratan sudah lengkap izin akan dikeluarkan secepatnya. Memang banyak orang yang komplain prosesnya lama, padahal syarat mereka belum lengkap,” jelasnya.

Sylviana mengharapkan ke depan Satpol PP harus dapat menjadi mitra masyarakat. Karena itu, jika antusiasme warga untuk mengurus perizinan UUG di layanan mobil ini tinggi, maka akan pihaknya akan menambah armada mobil layanan izin UUG.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD