Ahok: Kualitas Pelayanan Air Jakarta Buruk

Ahok: Kualitas Pelayanan Air Jakarta Buruk
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbicara kepada para wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat. ( Foto: ANTARA FOTO )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 26 Maret 2013 | 15:01 WIB

Jakarta - Penyediaan air baku dan air minum secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas merupakan salah satu prioritas dalam sektor pelayanan publik. Karena itu perlu ada komitmen tinggi dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah sekitarnya dalam penyediaan air bersih bagi warganya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan terkait otonomi daerah, air menjadi komoditi yang sangat mahal dan langka. Sehingga bisa saja terbuka peluang terjadinya rebutan antar wilayah pemerintahan, berpotensi memicu konflik. Untuk menghindari itu, Jakarta dituntut mampu menyediakan infrastruktur pelayanan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Antara lain, kita harus mampu menyediakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah. Tingkat pengelolaan air limbah di Jakarta sangat minim, yaitu hanya 2 persen, lebih rendah dari kota-kota besar lain di Asia. Karena itu, Pemprov menjajaki kerja sama dengan investor yang berminat dengan teknologi yang disesuaikan," kata Basuki atau Ahok saat menjadi Keynote spech "air minum" di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (26/3).

Sementara itu, lanjutnya, di sektor pelayanan air minun, tingkat pelayanannya juga masih rendah. Yaitu baru mencapai 57 persen, bahkan 14 persen diantaranya merupakan tingkat pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah melakukan pencurian air untuk memenuhi kebutuhan akan air. Di sisi lain, dua operator air bersih Palyja dan Aetra masih memiliki tingkat kebocoran yang cukup tinggi sebesar 48 persen.

"Selain pencurian air, juga terjadi eksploitasi air tanah yang tak terkendali. Sehingga terjadi penurunan muka tanah seperti yang terjadi di Bunderan HI. Kenapa turun, karena banyak hotel dan mall yang menyedot air bawah tanah. Kita mau stop ini juga terbentur dengan tidak cukupnya air bakunya," ujar Ahok.

Untuk mengurangi pencurian air, Ahok meminta harga air bersih bagi warga miskin tidak dinaikkan, tetapi juga didik tidak melakukan pemborosan penggunaan air. Begitu juga dengan biaya penyambungan pipa baru, warga miskin bisa menyicilnya. Misal, biaya penyambungan pipa baru seharga Rp1,5 juta, warga bisa membayarnya dengan cicilan Rp10.000 per meter kubik.

Menurutnya, harus diberikan batasan penggunaan air bagi warga miskin yaitu 10 meter kubik. Jadi kalau dipakai 10 meter kubik maka harga air sebesar Rp1.050 per meter kubik. Tapi kalau sudah diatas itu, harga air bisa dikenakan sebesar Rp12 ribu per meter kubik.

"Air harus dikendalikan, bagaimana caranya. Orang miskin diberikan air 10 meter perkubik, jangan dinaikkan harganya. Diberi stimulus ekonomi walaupun UMP naik biar mereka punya uang. Kita ambil untung dari orang yang sanggup bayar," imbuhnya.

Ditegaskannya, masa depan air sangat langka dan menjadi masalah yang pelik. Tidak hanya terlihat luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkurang seperti dikawasan Lenteng Agung dari 60 persen menjadi 10 persen. Padahal RTH berguna sebagai area resapan atau tangkapan air.

Perlu dilakukan pembatasan kedalaman sumur pantek untuk perusahaan, dan diwajibkan memakai air perpipaan. Lalu kita coba buat instalansi pengolahan air limbah (ipal) di sungai-sungai untuk mengatasi kekurangan air baku. "Ini harus dilakukan. Beritahu saya dinas atau bagian mana yang menghambat. Akan saya bereskan," tegasnya.