Pendeta Torang Simanjuntak (kanan) memimpin ibadat Paskah di pelataran depan bekas gereja HKBP Tamansari, Setu, Bekasi, Minggu (31/3)

Bekasi - Sekitar 30 pendeta dari berbagai denominasi gereja di Kabupaten Bekasi akan meminta pertanggungjawaban dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah atas penyegelan dan penutupan beberapa gereja di wilayah tersebut.

“Kami kau menyampaikan keprihatinan dan menanyakan kepada beliau terkait kasus penyegelan dan penghancuran bangunan HKBP Taman Sari di Setu, Bekasi dan beberapa gereja lainnya,” kata Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kayu Tinggi, Erwin Marbun, kepada Beritasatu.com, Senin (1/4).

Menurut Erwin, sejak tahun 2005 sedikitnya ada lima gereja yang disegel dan dirusak oleh Satpol PP Bekasi.

“Ini kejadian beruntun sejak tahun 2005. Yang pertama Gereja Kristen Indonesia (Gekindo), kemudian GpdI El Shaddai, lalu HKBP Getsemani di Jatimulya, HKBP Filadelfia dan terakhir HKBP Setu,” kata Erwin.

HKBP Getsemane pada tahun 2005 disegel oleh Pemda Bekasi, dan tahun 2007 dibongkar oleh Satpol PP.

“Karena ekskavator tidak bisa masuk, maka Satpol PP merusak atap dan membongkar pintu-pintu dan jendela. Hal yang sama juga dilakukan pada Gekindo,” kata Erwin.

Menurut Erwin, para pendeta tersebut akan memprotes kebijakan Pemda yang menyegel dan membongkar meski gereja-gereja tersebut sedang dalam proses mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Ini kan mau buka rumah ibadah Buka kafe dan panti pijat saja tidak sampai ramai dan lama prosesnya mendapatkan IMB. Kalau Kekristenan dianggap sebagai agama pendatang, maka yang berhak bicara adalah agama-agama asli sini seperti Sunda Wiwitan, karena enam agama besar di Indonesia semua agama pendatang,” kata dia.

Selain pendeta-pendeta dari berbagai gereja di Bekasi, beberapa aktivis lintas agama juag berencana bergabung menemui Bupati Bekasi.

Pendeta HKBP Taman Sari, Adven Leonard Nababan, yang belum lama dihancurkan oleh Satpol PP juga akan bergabung menemui bupati.

“Bupati harus mempertanggungjawabkan semua sesuai dengan proses hukum. Jangan kemudian ibu bupati dalam mengambil keputusan diintervensi ormas tertentu,” kata Adven pada Beritasatu.com.

Meski telah dihancurkan, Adven mengatakan, HKBP Taman Sari akan terus melanjutkan proses mendapatkan IMB.

Pada 21 Maret 2013, Pemkab Bekasi membongkar gereja HKBP Taman Sari dengan alasan IMB. Gereja tersebut setengah jadi karena dindingnya baru berdiri setinggi 5 meter. Hal itu dianggapnya melanggar Peraturan Daerah.

Alasan kedua, adanya potensi konflik. Hampir semua organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi terlibat dalam konflik tersebut. "Sehingga lebih rawan," kata dia.

Pemkab sempat menawarkan sebuah gedung di Kecamatan Setu sebagai tempat pengganti untuk beribadah bagi jemaat HKBP, tapi tawaran tersebut ditolak pendeta HKBP Tamansari.

Penulis: Camelia Pasandaran/WBP