Jakarta - Kepolisian terus menelusuri siapa yang meminta atau menghadirkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih, untuk menghalang-halangi petugas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ketika akan melaksanakan eksekusi tanah dan bangunan, di Jalan Tanjung Duren Raya No.76 RT01 RW05, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kemarin.

"Mereka hadir di sana tentu ada pesanan atau yang meminta untuk datang. Itu yang akan kita telusuri. Di samping mereka yang di lapangan melanggar hukum, kami juga menelusuri siapa yang memesannya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisari Besar Polisi Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/4).

Menurut Rikwanto, seseorang yang mengajak orang lain berbuat tindakan melanggar hukum, juga melanggar hukum. "Kita usut terus siapa yang memesan, jadi tak berhenti sampai penangkapan saja. Karena, siapa yang mengajak orang lain berbuat melanggar hukum, juga melanggar hukum," tambahnya.

Dikatakan Rikwanto, tindakan represif terhadap massa Laskar Merah Putih dilakukan untuk menegaskan tidak ada lagi oknum-oknum yang melanggar hukum.

"Kita tegaskan tidak ada lagi orang-orang melanggar hukum. Dalam penegakan hukum kami tak melihat ormas atau partai. Siapa yang memenuhi unsur melakukan apa atau melanggar tindak pidana apa, kita proses secara hukum. Jadi orangnya dulu, baru kita lihat dari mana dia. Pada mereka kami lakukan proses tegas. Kita kenakan pasal melawan petugas yang sah," ungkapnya.

Sementara itu, Rikwanto menyampaikan, kepolisian tidak berhak membubarkan suatu ormas. Wewenang melakukan analisa, pembentukan atau pembubaran suatu ormas ada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

"Kemdagri yang berwenang menganalisa apakah ormas-ormas tersebut berdampak positif atau malah kontradiktif di tengah masyarakat. Kalau kepolisian hanya bisa menganalisa saja," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, 149 anggota Laskar Merah Putih dibekuk Polres Metro Jakarta Barat, lantaran menghalang-halangi petugas PN Jakarta Barat yang akan mengeksekusi tanah dan bangunan di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (15/4).

Ratusan massa itu datang menggunakan empat bus besar, dan dua kendaraan pribadi. Kemudian, sekitar pukul 10.00, massa berbaris dua lapis di depan pintu masuk lahan sengketa untuk menghadang eksekutor dari PN Jakarta Barat.

Sementara, juru sita dari PN Jakarta Barat berjumlah 15 orang, tim eksekusi 30 orang dan sejumlah anggota Polri tiba di lokasi sekitar pukul 11.00. Setibanya di sana, juru sita langsung membacakan surat keputusan eksekusi. Namun, saat akan dilakukan pengosongan lahan, massa melakukan perlawanan dengan mendorong tim eksekutor.

Setelah beberapa kali disomasi Kapolsek Tanjung Duren, massa tidak mau membubarkan diri juga. Akhirnya, petugas melakukan tindakan represif dengan membubarkan dan mengamankan 149 orang. Mereka semua dibawa ke Polres Jakarta Barat.

Penulis: Bayu Marhaenjati/AF