Jakarta - Dikarenakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timur Soeharjono belum siap memberikan putusan terhadap sengketa Blok A Pasar Tanah Abang, maka sidang putusan perkara yang seharusnya digelar hari ini, dinyatakan ditunda.

Sidang putusan perkara akan digelar kembali pada Selasa (21/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

"Jadi sidang putusan perkara ditunda hingga 21 Mei mendatang. Karena majelis hakimnya belum siap menetapkan putusannya. Kami berharap bisa mendengarkan kabar baik pada sidang putusan mendatang," kata Taufik Basari, Kuasa Hukum PD Pasar Jaya di Kantor PD Pasar Jaya, Jalan Pramuka, Jakarta, Senin (6/5).

Taufik memaparkan gugatan perkara diajukan PT Priamanaya Djan International (PDI) selaku pengelola Blok A Pasar Tanah Abang terhadap tergugat PD Pasar Jaya selaku pemilik lahan pasar tradisional tersebut. Gugatan diajukan karena terjadi sengketa atas perjanjian kerja sama antara PT PDI dengan PD Pasar Jaya atas pembangunan Blok A.

"Pada tahun 2003, pasar Blok A pernah terbakar. Untuk melakukan pembangunan dibukalah peluang investor untuk membangun blok tersebut. Dari beberapa investor yang tertarik, terpilihlah PT PDI," ujarnya.

Inti dari perjanjian tersebut, ungkap Taufik, kerja sama hanya berlangsung selama lima tahun, dari 2003 hingga 2008. Lalu ada klausul dalam perjanjian menyatakan, bila penjualan kios sudah mencapai 95 persen, maka Blok A harus diserahterimakan kepada PD Pasar Jaya.

Lalu timbul persoalan, hingga tahun 2008 penjualan kios belum mencapai 95 persen. Sehingga perjanjiannya diperpanjang hingga tahun 2009. Karena belum juga mencapai 95 persen, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut, PD Pasar Jaya memutuskan tidak akan melanjutkan perjanjian kerja sama dengan PT PDI.

Selanjutnya, PD Pasar Jaya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap perjanjian kerja sama tersebut. Dari hasil audit ditemukan perjanjian itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp179 miliar.

Selain itu, terjadi sengketa penyewaan kios oleh PT PDI. Padahal dalam perjanjian kios tidak boleh disewakan, melainkan dijual. Melihat hal itu dan hasil audit BPKP, PD Pasar Jaya tidak melanjutkan perjanjian kerja samanya. Atas hal itu, akhirnya PT PDI menggugat PD Pasar Jaya dengan tuduhan wan prestasi ke PN Jaktim.

"Sidang sudah dilaksanakan. Bahkan kami sudah mendatangkan dua ahli. Mereka menegaskan sebuah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMD atau Pemprov, harus tunduk pada aturan BUMD tersebut. Nah sekarang sudah sampai tahapan putusan perkara. Kita berharap gugatan PT PDI ditolak. Bila ditolak kami bisa ajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik ke PT PDI," jelasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/AF