Waduk Pluit.

Jakarta - Dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas penggusuran Waduk Pluit, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal.

Dia pun akan menuntut balik bahwa para pembela HAM tersebut telah melakukan pelanggaran HAM atas 10 juta penduduk warga Jakarta.

Ahok menerangkan, warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit telah melakukan pelanggaran HAM atas 10 juta penduduk Jakarta. Sebab, penataan pemukiman di bantaran waduk ditujukan dalam rangka revitalisasi Waduk Pluit.

Revitalisasi tersebut dilakukan untuk memperkuat dinding waduk sehingga bisa menambah kapasitas daya tampung. Langkah ini harus dilakukan, karena saat ini ketinggian air laut sudah mencapai 2,8 meter diatas permukaan waduk.

Bila tidak dilakukan penguatan, maka bendungan dapat roboh. Padahal, hal itu bisa dicegah dengan pemindahan pemukiman warga di bantaran waduk.

“Kalau bendungan ini roboh, akan banyak orang mati. Anda catat baik-baik, ini direkam di televisi. Saya ingatkan Saudara yang membela ini, kalau sampai ada warga yang mati, maka Anda yang pembela HAM akan saya tuntut. Karena anda telah melanggar HAM hampir 10 juta penduduk Jakarta,” tegas Ahok, Sabtu (11/5).

Dalam penataan bantaran Waduk Pluit, Ahok mengatakan pihaknya tidak akan melakukan penggusuran lagi selama rumah susun (rusun) yang di sisi kanan waduk belum siap dibangun. Jika rusun sudah jadi, maka Pemprov DKI akan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencabut aliran listrik disepanjang rumah di bantaran waduk.

“Kalau rusun sudah siap, maka kita minta PLN cabut listriknya. PLN sudah siap untuk mencabut aliran listrik disana. Karena mereka itu kan tinggal di tanah illegal, tanah milik negara. Dalam UU Agraria ada aturan, kalau Anda menempati tanah negara atau tanah illegal bisa dicabut listriknya,” papar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/WBP