Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbicara kepada para wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat

Jakarta - Daripada menciptakan polemik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau lagi mengeluarkan komentar apa pun mengenai pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Dia hanya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa pengadaan e-KTP yang ditengarainya sangat lamban. Khususnya pengadaan e-KTP bagi warga DKI Jakarta.

“Maksud saya, semua proyek ribut gara-gara itu. Karena tidak selesai segala macam [perizinannya] kan? Janjinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Desember 2012 sudah selesai semua. Waktu di Komisi II DPR juga janji seperti itu,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (13/5).

Ahok mengaku tidak masalah bila dirinya tidak boleh mengkritik Mendagri karena atasannya. Dia menerima bila dicap tidak tahu aturan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Namun yang membuatnya heran adalah mengapa penerbitan e-KTP sangat lamban.

Padahal, namanya sudah kartu elektronik seharusnya sudah langsung bisa dicetak. Lalu mengapa harus ada kewajiban pemerintah daerah (pemda) membeli card reader hanya dengan alasan e-KTP tidak bisa difotokopi.

“Kalau saya nggak bisa mengkritik atasan dan tidak tahu aturan, ya sudahlah. Karena pengertian kita, namanya elektronik KTP, saya harus datang ke mana pun seluruh Indonesia, langsung bikin langsung jadi dong, langsung cetak. Itu baru namanya e-KTP. Kalau musti tunggu lama-lama justru jadi pertanyaan, kan?” ujarnya.

Kewajiban harus membeli card reader dinilainya akan terjadi monopoli pengadaan barang itu. Apalagi nanti semua daerah akan menganggarkan untuk membeli blanko pengadaan card reader.

“Ini apa tidak jadi monopoli? Makanya saya tidak tahu. Saya tidak berani banyak ngomong lagilah. Saya kalau ditanya lagi, saya bilang kalau begitu suruh KPK saja periksa supaya jelas. Itu saja sih,” tuturnya.

Dia hanya meminta niat baik KPK saja untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan e-KTP, karena tidak mungkin seorang Wakil Gubernur atau pemda membuat laporan terhadap pengadaan e-KTP yang terindikasi tidak beres.

“Enggak, mana bisa bikin laporan? KPK bisa, kalau ada indikasi yang tidak beres. Sekarang masyarakat teriak kami jadi korban. Heran, kenapa Jakarta saja yang masih banyak orang yang tidak terima e-KTP? Bahkan ada yang merekam datanya, baru dapat satu tahun kemudian. Masa bikin e-KTP menunggunya bertahun-tahun. Harusnya tinggal datang, langsung daftar. Cuma jangan diperuncing lagi. Karena saya tahu masalah ini dari nol, dari Komisi II DPR. Makanya saya bilang, sudah kalau begitu diperiksa saja,” tegasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD