Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama istrinya Iriana mengucapkan selamat kepada 415 Lurah dan Camat terpilih di halaman Balaikota Jakarta, Kamis (27/6).

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengklaim telah menyelesaikan masalah SMP Negeri 289 Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto usai rapat di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/7).

“Tadi bersyukur dalam rapat Pak Gubernur menyampaikan persoalan lahan di SMPN 289 Cilincing telah diselesaikan oleh beliau,” kata Taufik.

Taufik juga mengatakan bahwa gubernur yang akrab disapa Jokowi itu memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk segera memanfaatkan gedung sekolah tersebut secepat mungkin. Karena di kawasan Kelurahan Sukapura, tidak ada lagi SMP selain SMPN 289.

Disdik DKI telah melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2013/2014 untuk SMPN 289 baik melalui PPDB online maupun langsung. Hasilnya, sudah ada sembilan kelas, masing-masing kelas diisi 32 murid. Sehingga total murid yang akan mulai melakukan kegiatan belajar mengajar disana mencapai 298 peserta didik.

“Saya sampaikan sejalan dengan rencana semula pembangunan gedung itu atas dasar permintaan warga Kelurahan Sukapura. Karena di sana belum ada SMPN. Karena itu, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2013/2014 sudah dijalankan di sana. Kami sudah menerima 9 kelas,” ujarnya.

Taufik memastikan lahan SMPN 289 adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja lahan akses jalan bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, Jokowi telah memerintahkan Disdik untuk membangun akses jalan baru untuk keluar masuk gedung sekolah.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan urusan lahan untuk akses jalan sudah dibuka oleh beliau. Sudah menyelesaikan akses jalan yang sekarang. Tetapi masih harus dibangun karena akses itu sekarang masih berupa lahan padat dan rawa atau empang,” terang dia.

Sengketa lahan SMPN 289 ini bermula dari klaim Gubar selaku Ketua RW 05 Cilincing yang meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah atas lahan itu. Gubar mengklaim telah menggarap tanah seluas 2,8 hektar itu sejak 1987. Saat sekolah itu mulai dibangun pada 2009, Gubar mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera memberi ganti rugi atas lahan tersebut.

Gubar menunjukkan surat keterangan dari Lurah Sukapura Ade Himawan, yang menjabat pada tahun 2008. Surat itu menerangkan Gubar telah mengawasi, menjaga, merawat, dan menggarap tanah di Kampung Sukapura RT 01 RW 05, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, tersebut.

Selain surat keterangan dari Lurah, Gubar juga memperoleh surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor surat 1428/-076.77, yang dilampiri keterangan permintaan Gubar diberi kompensasi sebesar 25 persen dari nilai jual obyek pajak tanah setempat. Dia minta uang ganti rugi sebesar Rp 2.250.000.000 karena dari tahun 1987 dia sudah menggarap sampai saat ini.

 

 

Lihat Juga Video Lahan SMPN 289 Cilincing Milik Pemprov DKI

Penulis: Lenny Tristia Tambun