Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi.

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penolakan yang dilakukan beberapa kelompok orang terhadap pengangkatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung akibat persaingan internal.

Menurut Jokowi, persaingan internal dalam jajaran Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu sendiri yang memantik penolakan. Selain itu, orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Lurah Lenteng Agung, bukan merupakan warga Lenteng Agung.

“Yang saya ketahui yang demo itu bukan warga Lenteng Agung. Kira-kira ada konflik atau persaingan internal. Kira-kira begitu saja,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/8).

Meski belum menentukan langkah untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi sudah melakukan pengumpulan fakta dan informasi terhadap konflik yang terjadi di kawasan Lenteng Agung tersebut. Dari hasil pengecekannya di lapangan, terlihat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat tersebut bukan karena soal agama atau pun kinerja dari Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli.

“Saya sudah cek. Saya sudah tahu inti persoalan sebenarnya. Tapi saya tidak mau umumkan dulu karena baru saya proses,” ujarnya.

Mantan Walikota Solo ini menegaskan pemilihan dan penempatan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ruang lingkup kerja tertentu didasarkan atas prestasi dan kemampuannya. Bukan didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak penting seperti agama, suku, dan sebagainya.

Karena itu, meski ada aksi demo penolakan yang dilakukan hari ini, Jokowi tetap tidak memikirkan akan meninjau ulang penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung.

“Ya, kalau mau menyalurkan aspirasi nggak ada masalah kan? Tapi saya tegaskan, kita menempatkan seseorang di tempat tertentu karena prestasi dan kemampuan. Untuk tinjauan ulang, sampai saat ini saya belum berpikir ke sana,” tukasnya.

Saat ditanya kinerja Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jokowi mengaku belum mengetahui secara mendetail, karena Susan baru menjabat sebagai lurah baru dua bulan. Sedangkan evaluasi kinerja baru dilakukan saat memasuki enam bulan.

“Saya belum tahu kinerjanya seperti apa. Karena kita belum lakukan evaluasi. Kalau sudah enam bulan, baru kita evaluasi. Saya tidak ada rencana penggantian lurah. Pergantian lurah itu karena masalah prestasi dan kemampuan. Kalau tidak cocok, baru akan diganti,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor. Berdasarkan laporan Walikota Jakarta Selatan, pelayanan Kelurahan Lenteng Agung berjalan dengan normal. Dan kinerja Susan sebagai lurah dinilai bagus dan cakap dalam melayani warganya.

“Pelayanan di sana masih berjalan normal. Kinerjanya Susan masih bagus,” ujarnya.

Made menjelaskan dari sisi kepegawaian, BKD tidak melihat orang untuk menjabat suatu jabatan dari faktor agama. Melainkan dilihat dari kompetensi, kemampuan, kredibilitas dan lolos seleksi promosi terbuka atau lelang jabatan. “Susan itu lulus dengan nilai yang memuaskan,” tuturnya.

Menurut isu yang beredar, penolakan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung bukan dikarenakan pada agama semata-mata. Penolakan terjadi karena ada ketidakpuasan dalam jajaran Kelurahan Lenteng Agung, karena Susan dulunya bertugas sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Kelurahan Senen.

Kemudian pada lelang jabatan, Susan lulus seleksi dan diangkat menjadi lurah yang ditempatkan di Kelurahan Lenteng Agung. Promosi jabatan yang dialami Susan melejit tinggi dan mengalahkan para staf dan wakil lurah di jajaran Kelurahan Lenteng Agung.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD