Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi masih menyisakan 5 item KHL yang belum disepakati antara serikat pekerja dan pengusaha, Bekasi, Jumat (18/10).

Bekasi - Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menyisakan beberapa persoalan terkait penentuan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) 2014 di wilayahnya.

Salah satunya, belum disepakati 5 item Komponen Hidup Layak (KHL) dalam menentukan besaran UMK 2014 nanti. Hingga saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi masih mengupayakan tercapainya kesepakatan tersebut.

Belum adanya kesepakatan 5 item KHL ini, terungkap dalam diskusi bertema "Menakar UMK 2014 Kabupaten Bekasi" yang dihadiri serikat pekerja, Apindo, pemerintah daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat, bertempat di Presiden Executif Club, Jababeka, Kabupaten Bekasi.

"Belum disepakati 5 dari 60 item KHL ini, mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan oleh Dewan Pengupahan," ujar Agus Setiawan, Sekretaris Apindo Kabupaten Bekasi, Jumat (18/10).

Menurut Agus, kelima item KHL tersebut adalah penentuan sewa kamar, tarif listrik, transportasi, rekreasi dan kebutuhan air.

"Kelima item ini belum deal dikarenakan masih ada beda persepsi antara pengusaha dan buruh," sambung Agus yang juga merupakan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

Agus mencontohkan KHL yang belum disepakati seperti penentuan tarif listrik karena pihak terkait dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum dilibatkan dalam penentuan item ini.

"Secepatnya, akan kita selesaikan sebelum penetapan upah minimum yang akan ditandatangi Gubernur Jawa Barat sekitar 20 Desember mendatang," imbuhnya.

Apindo Kabupaten Bekasi juga merasa keberatan dengan kenaikan UMK sebesar 50%, seperti yang dituntut oleh serikat pekerja.

"Kami tidak ingin upah pekerja turun dan juga tidak mungkin memenuhi kenaikan upah 50%. 'Jungkir balik' lah perusahaan," ungkap Agus.

Apindo belum bisa berandai-andai berapa besar kenaikan upah minimun Kabupaten Bekasi tahun mendatang.

"Besarannya belum bisa ditentukan. Masih dalam pembahasan. Yang pasti, bila KHL sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup, jangan ditambah-tambahin lagi," katanya.
Sedangkan serikat pekerja mengatakan penentuan UMK diserahkan kepada Dewan Pengupahan sepenuhnya.

"UMK merupakan domain Dewan Pengupahan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Dewan Pengupahan," ujar R Abdullah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten/Kota Bekasi.

Terkait penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) 9 tahun 2013 tentang Penetapan Kebijakan Upah Minimum, SPSI mengatakan Inpres tersebut bukan ditujukan kepada Dewan Pengupahan.

"Inpres No. 9/2013 merupakan instruksi presiden kepada tujuh pihak, antara lain Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) tapi tidak diperintahkan (ditujukan) kepada Dewan Pengupahan," imbuh Abdullah.

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 29 orang, di antaranya tujuh orang perwakilan Apindo dan 7 orang perwakilan serikat pekerja. Ditambah dengan 14 orang dari pemerintah daerah serta 1 orang dari akademisi yang akan menimbang item KHL agar diterima.

"Satu perwakilan dari akademisi ini akan menimbang KHL tersebut reasonable. Kita semua berharap, dapat menyelesaikan upah minimum tanpa mengganggu hubungan harmonis antara serikat pekerja dengan pengusaha," ungkap Abdullah.

Suara Pembaruan

Penulis: MKL/NAD

Sumber:Suara Pembaruan