Perda RDTR Atur Ruang Publik untuk PKL

Perda RDTR Atur Ruang Publik untuk PKL
Penertiban pedagang kaki lima (PKL). ( Foto: F-5/ Suara Pembaruan )
Lenny Tristia Tambun Jumat, 13 Desember 2013 | 18:06 WIB

Jakarta - Kini keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin diakui keberadaannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hanya saja, mereka tetap tidak boleh berdagang di pinggir-pinggir jalan, melainkan di ruang-ruang publik yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan ada beberapa hal yang baru dalam Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) dan Peraturan Zonasi. Salah satu di antaranya adalah sektor informal atau PKL diperbolehkan pada ruang publik.

“Hanya saja, ruang publik yang diperbolehkan menjadi tempat dagang para PKL, tempat dan waktunya akan diatur melalui persetujuan Gubernur. Jadi, Gubernur yang akan menentukannya,” kata Gamal di Kantor Dinas Tata Ruang, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Dalam peraturan lama yang didasarkan Peraturan Gubernur Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW), tidak diatur ruang publik untuk sektor formal. Maka dari itu, dengan adanya Perda RDTR dan Peraturan Zonasi, keberadaan PKL memiliki payung hukum untuk menjalankan usahanya di tempat yang akan ditentukan selanjutnya.

Tidak hanya itu, hal baru yang diatur dalam perda ini adalah penyediaan sektor informal Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya PKL Kuliner sebesar 5% dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa pada zona perkantoran, perdagangan, jasa serta zona campuran.

“Artinya, setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di zona campuran wajib menyediakan ruang untuk sektor informal UKM sebanyak 5% dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa. Dulu dalam Pergug RRTRW itu nggak diatur,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan peraturan dalam Perda RDTR dan Peraturan Zonasi wajib dilaksanakan oleh pengelola gedung perkantoran atau gedung jasa dan perdagangan yang ada di Jakarta.

Karena biasanya, lanjut Ahok, banyak PKL kuliner yang selalu muncul di belakang gedung dan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan makan para pegawai gedung perkantoran tersebut. Akibatnya, kemacetan sering kali terjadi karena badan jalan dimanfaatkan untuk membangun warung-warung makan kecil.

“Kalau ada kantor, pasti di bagian belakang kantor penuh dengan PKL. Karena memenuhi permintaan makanan para pegawai yang bekerja di gedung itu. Sementara di kantinnya, harga makanan mahal. Kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam saja? Kan ini kebuuthan pegawai Anda. Kalau enggak ada kamu, mereka enggak mungkin jualan,” kata Ahok.

Dengan adanya aturan baru tersebut, Ahok akan mendesak pengelola atau pemilik gedung perkantoran untuk memasukkan PKL kuliner yang ada di belakang gedung ke dalam kantin yang ada di dalam gedung. Karena, keberadaan warung makan PKL kuliner ini akan segera ditertibkan agar arus lalu lintas di jalan lokal dapat berjalan dengan lanjar, tidak macet.

“Rata-rata semua mal dan perkantoran pasti di belakangnya ada warteg. Jakarta itu semuanya harus jelas. Jadi saya akan eksekusi saja,” tegas Ahok.

CLOSE