"Pendataan warga yang akan direlokasi ke tempat layak ini ditargetkan rampung (dalam) 6 bulan ke depan," ungkap Foke.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, sebanyak 1.183 warga di bantaran Sungai Ciliwung segmen Bukit Duri dan Kampung Melayu, akan direlokasi ke tempat yang lebih layak. Relokasi permukiman penduduk itu disebut merupakan bagian dari rencana normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

Hal itu dijelaskan Fauzi dalam paparan Rakor Tingkat Menteri tentang Penataan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Ciliwung, di Balaikota Jakarta, Kamis (9/2). Rakor itu sendiri membahas seputar penanganan Sungai Ciliwung dalam beberapa tahun ke depan.

Foke --sapaan akrab Fauzi Bowo-- mengatakan, kawasan Kali Ciliwung saat ini telah dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar. Warga di bantaran sungai itu menurutnya, juga telah melakukan penutupan sendiri yang turut memperparah penyempitan aliran air.

Menurut Foke pula, perhitungan jumlah bangunan yang terkena normalisasi adalah sebanyak 1.183 unit. Rinciannya, untuk Bukit Duri terdapat 442 bangunan, dan sisanya ada di kawasan Kampung Melayu. Rencananya, rata-rata lebar sungai akan menjadi 50 meter, ditambah jalan inspeksi masing-masing selebar 50 meter.

Dijelaskan pula bahwa kriteria pendataan warga terkena proyek nantinya antara lain adalah status tanah, kondisi fisik bangunan, status kepemilikan bangunan, status penghuni, luas wilayah yang akan dibebaskan, serta mata pencaharian warga. Foke menyebut bahwa kebijakan resettlement ini akan melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam rangka mencari alternatif desain proyek, permukiman kembali yang layak, serta inventarisasi.

"Kami juga akan membangun fasilitas publik yang terkena proyek di lokasi permukiman baru. Pendataan warga yang akan direlokasi ke tempat layak (ini) ditargetkan rampung (dalam) 6 bulan ke depan," papar Foke lagi.

Dalam paparan itu, bersama Foke juga turut hadir Sekdaprov DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, serta lima orang walikota. Juga ikut hadir Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, serta Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Agung Laksono sendiri berharap, program normalisasi Ciliwung ini dapat berjalan sesuai target, serta harus segera dilaksanakan. Tenggat waktu penyelesaian proyek juga diharapkannya jangan terlalu lama, agar dampak banjir bisa diminimalisasi di ibukota Jakarta.