Jika Tak Penuhi Kewajiban, DKI Putuskan Kontrak dengan Godang Tua Jaya

Jika Tak Penuhi Kewajiban, DKI Putuskan Kontrak dengan Godang Tua Jaya
Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Oktober 2015. ( Foto: Antara/Risky Andrianto )
Lenny Tristia Tambun / MUT Senin, 2 November 2015 | 11:33 WIB

Jakarta - PT Godang Tua Jaya dengan perusahaan rekanannya PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) selaku pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, diberikan kesempatan selama 105 hari untuk memenuhi kewajibannya, yakni membangun teknologi GALFAD (Gasification, Landfill, an Aerobic Digestion).

Bila sebelum 10 Januari 2016, PT GTJ tak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memutuskan Kontrak Investasi Bangun Guna Serah pada 11 Januari.

Kepala Dinas Kebersihan (Dinsih) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan pihaknya masih menunggu PT GTJ memenuhi kewajibannya yang sudah tertera dalam kontrak yang mulai berlaku pada 5 Desember 2008 tersebut.

Kalau PT GTJ tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, maka Dinsih DKI akan mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang. Rencananya Dinsih akan mengelola TPST Bantargebang dengan sistem swakelola, tidak lagi diserahkan pada pihak ketiga atau swasta.

“Kewajiban membangun teknologi GALFAD yang seharusnya sudah terbangun pada 2009, belum terpenuhi. Pada tahun 2014 kita kasih lagi tenggat waktu, tetapi tak juga dibangun gasifikasinya. Seandainya sampai sebelum 11 Januari 2016 belum juga dipenuhi, maka kita akan ambil alih TPST Bantargebang dengan swakelola,” kata Isnawa, Senin (2/11).

Dengan begitu, pihaknya akan melakukan pemutusan kontrak dengan PT GTJ jo PT NOEI. Pemutusan kontrak tidak melanggar hukum, karena ada dalam klausul dalam kontrak menyatakan bila PT GTJ tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka telah melakukan wan prestasi dan Pemprov DKI berhak melakukan pemutusan kontrak.

“PT GTJ sudah melakukuan wan prestasi. Jadi kita berhak melakukan pemutusan kontrak. Pemprov DKI tidak akan dikenakan pinalti dengan adanya pemutusankontrak ini,” ujarnya.

Setelah pemutusan kontrak dilakukan, Dinsih akan langsung mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengelola TPST tersebut.

“Ya setelah pengambilalihan TPST Bantargebang, kita akan meminta pendampingan tenaga ahli dalam pengelolaan TPST Ini. Nantinya, kita akan minta BPK dan BPKP untuk membantu dalam pemrosesan pemutusan kontrak dengan GTJ,” ungkapnya.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinsih DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan ada pasal yang mengatur tentang ingkar janji. Bila PT GTJ melakukan ingkar janji terhadap pemenuhan kewajibannya, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak.

“Ada pasal yang menyatakan jika ingkar janji, maka bisa diputus kontraknya. Nanti ada penghitungan terhadap penambahan aset dan nilai investasi. Hasil penghitungan itu akan kita bayarkan ke PT GTJ. Tetapi untuk nilai investasi Rp 699 miliar tidak akan kita bayarkan. Nilai itu juga tidak sebanding dengan tipping fee yang sudah kita berikan selama hampir delapan tahun sebesar Rp 1,19 triliun ke PT GTJ,” jelasnya.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI, Ali Maulana Hakim menegaskan bila pihaknya sudah mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang, maka penggunaan teknologi GALFAD tidak akan diteruskan.

“Kalau sudah swakelola, pasti kita benahi pengelolaan sampahnya. Dan kita belum tentu lanjutkan teknologi GALFAD. Kita akan cari teknologi lainnya untuk pengelolaan sampah di Bantargebang,” jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE