Seorang pekerja Palyja melakukan pengecekan.
Perjanjian PAM Jaya dan mitra swasta itu hitungannya Public Private Partnership.

PT Palyja bersikeras pihaknya telah melakukan pengalihan aset Rp 4,33 miliar dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya sesuai dengan kontrak.

"Terus terang sementara ini saya belum bisa menjawab pertanyaan terkait  masalah hukum, sebab belum jelas persisnya. Sekali lagi kalau masalah  Penjualan Aset Bergerak (Baru) oleh PALYJA sudah sesuai kontrak," ujar Head Communication Corporation Palyja, Meyritha Maryanie, hari ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, penjualan aset mobil dan sepeda motor yang telah habis masa pakai dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari PDAM Jaya. Walaupun telah ada penemuan BPK, Palyja tetap menjual aset hingga tahun 2010. Sehingga total nilai aset yang dijual menjadi Rp 4,33 miliar.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi telah meningkatkan tahap pemeriksaan dugaan pengalihan aset PAM Jaya oleh mitra swasta menjadi penyidikan.

"Sepuluh hari lalu, telah ditingkatkan jadi penyidikan," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Aditya Warman hari ini.

Aditya mengatakan belum ada tersangka dalam dugaan pengalihan aset.

"Biarpun sudah penyidikan, belum tentu ada tersangka," katanya.

Yang jelas, kata dia, selama intel melakukan ekspos perkara.

"Ada bukti awal terjadi pelanggaran pidana yang menyebabkan kerugian negara," katanya.

Saat ini, kata dia, Jaksa tengah mencari terangnya perkara dan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.

"Panggilan telah dikirimkan," katanya. Menurut Aditya, Jaksa akan menggunakan Undang-Undang Korupsi mengacu pada penyalahgunaan aset negara.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, Rachmat Karnadi menilai aset PAM Jaya tak bisa dialihkan ke mitra swasta.

“Kalau mitra swasta melakukan penjualan aset, penjualan itu harus dikembalikan ke PAM Jaya,” kata Rachmat

Dia merujuk perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan dua mitra swasta yang diteken pada tahun 1997 untuk masa konsesi 25 tahun.

“Perjanjian PAM Jaya dan mitra swasta itu hitungannya Public Private Partnership. Kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Rachmat.

Itu berarti, kata dia, swasta diberikan kesempatan mengelola selama periode tertentu, sehingga aset milik pemerintah tetap kembali ke pemerintah.

Penulis: /FER