Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan istrnya Happy Farida  saat memberikan hak pilihnya.  di TPS 08 di lapangan Bulu Tangkis, RT 01/ RW 05, Kelurahan Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

Djarot: Tak Perlu Tim Transisi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan istrnya Happy Farida saat memberikan hak pilihnya. di TPS 08 di lapangan Bulu Tangkis, RT 01/ RW 05, Kelurahan Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). BeritaSatu Photo/Ruht Semiono (suara pembaruan)

Jakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, tidak perlu adanya tim transisi dalam pergantian kepala daerah di DKI Jakarta.

Hal itu karena, tim transisi hanya ada pada saat pemilihan presiden (pilpres) bukan pada pemilihan gubernur (pilgub).

“Kalau mau bikin transisi silakan. Tetapi, ini kan bukan pilpres ya. Ini kan pilkada seperti daerah-daerah yang lain begitu ya,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (21/4).

Selain itu, segala sesuatu yang direncanakan Pemprov DKI harus melibatkan DPRD DKI. Segala keputusan atau kebijakan yang diambil harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang juga merupakan unsur pemerintahan daerah.

Apalagi jika rencana pembangunan menyangkut anggaran, harus dibicarakan dengan DPRD DKI yang memiliki hak budget.

“Kan ada DPRD juga. Apa pun kebijakannya kan di DPRD. Apalagi kalau menyangkut masalah APBD. Itu kan ada di DPRD DKI,” ujarnya.

Ia mengingatkan, ia dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama masih bertugas melayani warga hingga Oktober 2017. Mereka terikat kontrak kerja dari 2012-2017.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih hasil hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar bersabar menunggu sampai ia dan Ahok menuntaskan kontrak kerja mereka sebagai kepala dan wakil kepada daerah Pemprov DKI Jakarta.

“Kami ini kan sampai Oktober, dan terikat kontrak 2012-2017. Sehingga ini akan kita tuntaskan. Setelah itu baru 2018 kan dijalankan Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau bikin transisi silakan. Tetapi sekali lagi, bahwa ini pilgub bukan pilpres,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan alasan pilpres ada masa transisi karena menyangkut permasalahan kementerian. Jadi ia mengharapkan Anies dan Sandi bisa memahami perbedaan tersebut.

Terkait permintaan Sandiaga memasukkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam tim transisi, Djarot menyatakan hal itu kurang tepat.

Seharusnya, tim transisi itu melibatkan DPRD DKI, karena apa pun keputusan dari Pemprov DKI terkait dengan DPRD DKI. Dan pembahasannya dilakukan di Balai Kota DKI, bukan di luar.

“Kalau seperti itu kan sebaiknya dibahas di sini kan? Bersama-sama dengan DPRD kalau perlu, iya enggak? Apa pun keputusan dari Pemprov kan terkait dengan DPRD. Apalagi yang menyangkut kebijakan anggaran ya enggak?” ungkapnya.

Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan merealisasikan tim transisi. Namun, saat ini mereka fokus pada rekonsiliasi sambil menunggu hasil resmi dari KPU.

Sandiaga juga mengatakan, transisi kali ini tidak seperti pergantian presiden. Salah satu program yang digodok dalam tim transisi adalah rumah dengan DP (down payment ) Rp 0. Program ini memerlukan pembahasan khusus lantaran harus membuat peraturan daerah dan meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta.



Lenny Tristia Tambun/BW

BeritaSatu.com