Ilustrasi kertas suara
Golput bukan hanya terjadi karena tidak datang memilih, tetapi karena data tidak akurat.

Hilangnya hak pemilih seseorang seringkali terjadi akibat tidak akurat data yang dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Gugatan-gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilu dan kekalahan pasangan calon kebanyakan berakar dari persoalan DPT yang tidak akurat,” ujar Muhammad Jufri, salah satu anggota Panwaslu dalam diskusi yang digelar di Matraman, Jakarta, hari ini.

Oleh karena itu, sebagai Pengawas Pemilu (Panwaslu), Pramono mengakui diharuskan adanya pengawasan terhadap jalannya pemutakhiran data dari mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Memastikan warga yang memiliki hak pilih terdaftar, memastikan agar proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan perundang-undangan serta mencegah terjadinya pelanggaran dan melaporkan pelanggaran,” ujar Jufri menjelaskan tiga tujuan pengawasan.

Lebih lanjut, Jufri menegaskan bahwa fokus pengawasan kali ini akan lebih terpusat kepada proses pemutakhiran DPS dan DPT oleh Panitia Pengawas Pemilu (PPS) sesuai dengan jadwal tahapan.

Menurut data, untuk Pemilukada DKI Jakarta 2012 ini jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sejumlah 7.545.898, sedangkan DPS-nya tercatat ada 7.044.991, yang mengartikan ada penurunan data sebanyak 500.998.

“Golput bukan hanya terjadi karena tidak datang memilih, tetapi karena data tidak akurat juga,” ujar Jufri.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan aktif dengan melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran.

“Di mana subjek atau pelaku pelanggaran seperti , Peserta, Parpol, PNS, pemilih, pemangku kepentingan lainnya, serta wilayah pengawasan,” tegasnya.

Sementara untuk titik-titik rawan pelanggaran, tambah Jufri, adalah masih terdatanya warga yang sudah meninggal, berpindah tempat yang masih terdaftar di DPT.

Penulis: /FER