Djarot Minta Transjakarta Bentuk Tim Khusus Atasi Ketenagakerjaan i

Sejumlah armada bus Transjakarta berada di halte TransJakarta Harmoni, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017. Penumpukan armada bus di halte terebut disebabkan adanya demo karyawan Transjakarta yang menyebabkan pelayanan Bus Transjakarta menuju koridor 1, 4, 5, 3 dan 9 sempat mengalami gangguan.

Oleh: Lenny Tambun / BW | Senin, 19 Juni 2017 | 15:14 WIB

Jakarta- Dengan adanya demo yang dilakukan karyawan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) beberapa waktu lalu, terlihat ada masalah dalam ketenagakerjaan pada BUMD DKI itu. Mulai dari data tenaga kerja yang tidak akurat hingga status para karyawan yang tidak diketahui asal kontraknya.

Melihat fenomena tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memutuskan untuk membentuk suatu tim khusus untuk menangani dan mencari solusi masalah ketenagakerjaan di PT Transjakarta.

Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Budi Kaliwono mengatakan, Transjakarta sudah berdiri sejak 2004, tetapi status perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baru berdiri pada 2015.

“Di rapim, kami jelaskan, bahwa program pembenahan kita lakukan terus-menerus. Pak Gubernur memutuskan untuk membentuk suatu tim. Ini problem bukan sekarang aja, tetapi problem dari tahun-tahun lalu, masalah kontrak, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dan segala macam masalah sudah berlangsung dari 2004,” kata Budi Kaliwono, Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (19/6).

Pembentukan tim ini dilakukan, agar pembenahan manajemen di Transjakarta dapat terus berlangsung dan karyawan tidak kehilangan haknya secara adil. Juga supaya perusahaannya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan hak karyawan yang sudah bekerja sejak 2004.

“PT enggak mungkin juga memutuskan sejak awal. Solusi yang sudah diputuskan Pak Gubernur bagus. Memikirkan masalah hukum bukan hanya yang timbul sekarang, tetapi juga masalah seluruhnya. Saya sebagai CEO Transjakarta senang karena yakin bisa menyelesaikan masalah semuanya sekarang setelah sudah bertahun-tahun tertunda,” jelasnya.

Selain ada PT Transjakarta, dalam tim tersebut ada dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Inspektorat Provinsi dan Biro Hukum DKI.

“Supaya yang kami putuskan tidak menjadi beban Transjakarta semua, dan ini sah tidak menyalahi suatu ketentuan. Nanti Biro Hukum akan mengkaji semua, pendataan semua, secara aturan legalnya,” ujarnya.

Tim ini akan mulai bekerja setelah terjadi pihaknya berkoordinasi dengan Disnakertrans DKI dan Asisten Sekda bidang Perekonomian. “Habis ini, kami akan bikin schedule dan koordinasi dengan Disnakertrans dan Pak Asisten Perekonomian. Intinya hal-hal positif yang lebih baik lah,” tukasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT