PAD Depok 2018 Ditarget Capai Rp 1 Triliun

Ilustrasi (Istimewa)

Oleh: / WBP | Senin, 19 Juni 2017 | 16:29 WIB

Depok- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun anggaran 2018.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, persetujuan KUA-PPAS APBD tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok.

"Depok optimistis dengan pencapaian Rp 1 triliun. Ini berkaca dari dua triwulan sektor pembayaran pajak telah mencapai target 120 persen, dan nantinya pasti bisa hingga 200 persen," tutur Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/6).

Wali Kota menuturkan, guna menggenjot target tersebut, bagi restoran wajib membayar pajak. Dia pun mengambil kebijakan bahwa kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi restoran berbeda aturan dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

"Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan membayar pajak,"ujar Idris.

Sementara Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menuturkan, dalam pembacaan laporan KUA-PPAS APBD Kota Depok tahun anggaran 2018, disebutkan untuk plafon belanja daerah Pemerintah Kota Depok senilai Rp 2,8 triliun.

Hendrik mengapresiasi Pemerintah Kota Depok terhadap kenaikan target pendapatan yang baik. Hal tersebut akan semakin meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Depok.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot Depok terhadap kenaikan target pendapatan yang cukup baik. Semoga makin menjadikan Depok menjadi kota yang unggul dan religius," ujar Hendrik




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT