DPRD DKI Kritisi Rendahnya Penyerapan Belanja Langsung APBD 2016

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Antara)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / YS | Senin, 17 Juli 2017 | 19:01 WIB

Jakarta - Dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016, DPRD DKI mengkritisi penyerapan belanja langsung yang rendah, yaitu sekitar 75 persen.

Padahal, belanja langsung ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta. Sehingga, mengakibatkan belanja daerah tahun anggaran 2016 belum maksimal, meski realisasi penyerapan belanja tidak langsung mencapai 90,17 persen.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, melihat kondisi belanja tidak langsung hanya terserap 90,17 persen dari rencana anggaran Rp 26,36 triliun dan realisasi belanja langsung hanya 75,34 persen dari anggaran Rp 31 triliun, fraksinya menilai realisasi belanja daerah belum maksimal.

“Kami berpendapat realisasi belanja daerah belum maksimal. Ditandai antara lain adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 sebesar Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan,” kata Manuara dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/7).

Ia mempertanyakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah, terutama belanja langsung apakah ada keterkaitannya dengan pergantian pejabat daerah pada SKPD atau UKPD.

“Kami mohon penjelasannya. Dan kami berpendapat kiranya pelaksanaan belanja langsung pada tahun anggaran 2017 dan seterusnya terjadwal dan terbuka bagi masyarakat. Juga terbuka bagi legislatif daerah yang berfungsi pengawasan,” ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra Seppalga Ahmad melihat dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2016 yang disampaikan Gubernur DKI beberapa waktu lalu, tidak menggambarkan pos mana dari pendapatan daerah dan belanja langsung yang tidak mencapai target.

“Kami melihat dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja, saudara Gubernur tidak menggambarkan pos mana saja yang belum mencapai target. Dan hal apa saja yang menjadi kendala dan komponen apa yang tidak terealisasi,” kata Seppalga.

Mengingat pendapatan daerah tahun 2016 hanya tercapai 94,09 persen atau sebesar Rp 53,78 triliun dari target sebesar Rp 57,16 triliun. Sedangkan belanja langsung hanya terealisasi sebesar RP 23,36 triliun dari target Rp 31 triliun dan belanja tidak langsung hanya terealisasi sebesar Rp 23,76 triliun dari target Rp 26,36 triliun.

Sementara, anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Neneng Hasanah menyoroti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2016 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI menerima opini BPK, WDP.

“Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan azas ketaatan terhadap sisten Akuntasi Keuangan Negara. Sehiinga berimplikasi terhadap pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Neneng.

Selanjutnya, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani melihat realisasi belanja langsung masih di bawah 80 persen dan SiLPA juga masih tinggi.

“Jika dilihat menurut urusan dan bidang, terlihat beberapa urusan yang penting, namun penyerapannya rendah,” kata Achmad.

Seperti bidang pekerjaan umum terealisasi hanya 75,69 persen dan urusan perumahan hanya 64,5 persen. Kemudian realisasi belanja untuk bidang lingkungan hidup yang hanya 61,4 persen dan realisasi anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang hanya 51,6 persen.

“Apa yang menyebabkan realisasi anggaran untuk urusan dan bidang tersebut rendah? Meskipun sudah sering diingatkan dalam berbagai forum. Apakah Pemprov DKI tidak memberikan perhatian dan peringatan sejak awal terhadap potensi rendahnya realisasi anggaran ini?” tanyanya.

Fraksinya juga mempertanyakan apakah tidak ada monitoring terhadap proses-proses didalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di bidang tersebut. Serta apakah perencanaan kegiatan tersebut kurang matang sehingga menyebabkan kegiatan tidak terealisasi dan penyerapan menjadi rendah.

Menanggapi kritikan DPRD tersebut, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya akan segera memberikan jawaban terhadap sorotan DPRD DKI mengenai penyerapan belanja langsung yang rendah dan realisasi pendapatan daerah yang tidak tercapai targetnya.

“Enggak apa-apa. Nanti kita jawab. Yang penting dijawab. Pasti yang disoroti penyerapannya. Kenapa tidak bisa 100 persen penyerapannya, kenapa tidak bisa 105 penyerapannya. Bisa enggak ya penyerapan 105 persen. Pokoknya nanti kita jawab semuanya,” kata Djarot.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT