Pasokan Air Baku Jakarta 20 Tahun Tak Bertambah

Direktur Utama PDAM Jaya, Erlan Hidayat didampingi Direktur Teknik PDAM Jaya, Barce Simarmata dan Lurah Pulau Untung Jawa, Ade Selamet sedang memberikan keterangan mengenai Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) kepada wartawan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Sabtu, 12 Agustus 2017. (Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / PCN | Sabtu, 12 Agustus 2017 | 20:14 WIB

Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya, Erlan Hidayat mengatakan sejak tahun 1997, atau selama 20 tahun pasokan air baku ke Jakarta tak bertambah.

Padahal, pertumbuhan warga Jakarta yang membutuhkan akses air bersih semakin bertambah. Hingga tahun ini saja, populasi penduduk Jakarta sudah mencapai 10,2 juta jiwa.

"Ya sudah 20 tahun, pasokan air baku kita enggak nambah-nambah. Padahal, yang butuh air bersih tiap tahun bertambah," kata Erlan saat berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/8).

Menurutnya, sejak tahun 1997, pasokan air baku ke Jakarta sebanyak 81 persen berasal dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan ke Tarung Barat, Bekasi.

"Dari Jatiluhur kita terima sekitar 14.000 hingga 15.000 liter per detik," ujarnya.

Kemudian, sebanyak 2.800 liter per detik dari Tangerang. Dan sisanya, diolah dari dua sungai yaitu Kali Krukut dan Cengkareng Drain.

"Dari kedua sungai itu, kita berhasil mengolah air sebanyak 550 liter per detik. Dengan rincian, dari Kali Krukut dihasilkan 400 liter per detik dan Cengkareng Drain sebanyak 150 liter per detik," jelasnya.

Mungkin yang jadi pertanyaannya, lanjut Erlan, adalah mengapa pasokan air baku ke Jakarta selama 20 tahun tak bertambah.

Ia menjelaskan, seluruh air sungai yang melintasi di Provinsi DKI maupun di provinsi lainnya dimiliki oleh Pemerintah pusat. Jadi Pemerintah daerah tidak bisa mengolah air sungai itu tanpa seizin Pemerintah pusat.

"Air yang melintasi provinsi wewenangnya enggak ada di Pemda, tetapi di Pemerintah pusat," paparnya.

Artinya, bila PDAM Jaya mau membangun Water Treatment Plan atau Instalansi Pengolahan Air (IPA), maka harus meminta izin ke Pemerintah pusat.

"Dan proses perizinan itu tidak mudah. Harus ada persyaratan yang dipenuhi. Tapi kami terus berupaya untuk mendapatkan izin agar bisa membangun SPAM Jatiluhur yang menjadi salah satu dari delapan proyek strategis untuk Ketahanan air di Indonesia," ungkapnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT