Radikalisme Tidak Punya Tempat di Indonesia

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi (kiri) saat serah terima cindera mata dalam World Tolerance Conference (WTC) di Aula Janaka, kompleks Setda Purwakarta, 22 Mei 2017. (BeritaSatu Photo/Fana Suparman)

Oleh: Fana Suparman / FMB | Jumat, 18 Agustus 2017 | 18:39 WIB

Jakarta - Radikalisme menjadi salah satu tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia yang baru merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Proklamasi Kemerdekaan pada Kamis (17/8) kemarin. Paham ini menjadi ancaman karena merupakan benih dari tindakan teror. Tak hanya itu, jika terus dibiarkan, radikalisme akan menggantikan Pancasila yang merupakan dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Masyarakat Sunda yang mendiami Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang penuh toleransi. Pepatah Sunda seperti silih-asah, silih-asih silih-asuh atau saling mencerdaskan, saling mengasihi dan saling mengayomi menampilkan perilaku sosial nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun yang berarti menolong kepada yang butuh, memberi pada yang kesulitan, mengantar pada yang takut, menerangi yang gelap.

Ironisnya, wajah Jabar yang penuh toleran dan kasih sayang pada sesama ini perlahan berubah dengan wajah intoleran seiring bermunculannya kelompok-kelompok garis keras beberapa tahun belakangan ini. Sejumlah lembaga menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran.

Pada 2016, Setara Institute mencatat terdapat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan di Indonesia. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, yakni 41 pelanggaran disusul DKI Jakarta 31 peristiwa dan Jawa Timur 22 peristiwa. Komnas HAM pada awal tahun 2017 menempatkan Jawa Barat pada urutan teratas dalam daftar daerah dengan jumlah pengaduan kasus intoleransi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. LBH Bandung mencatat sepanjang 2005 hingga 2011 saja terjadi 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi kebebasan berkeyakinan di Jawa Barat. Bahkan, survei yang dilakukan Wahid Foundation menyebutkan 80 persen pelaku bom bunuh diri di Indonesia dari Jawa Barat.

Di tengah iklim intoleransi di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta yang merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Pangandaran yang baru memisahkan diri dari Ciamis seolah menjadi oase. Berbagai kebijakan untuk membangun toleransi terus dilakukan Pemkab Purwakarta yang dipimpin Dedi Mulyadi selama dua periode ini.

Atas kebijakannya yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya Sunda, berbagai penghargaan atas kehidupan toleransi antarumat beragama disematkan kepada Pemkab Purwakarta dan Dedi Mulyadi. Sebut saja, Harmony Award dari Kementerian Agama, Honorary Police dari Kapolda Jawa Barat, pelestari budaya dari Kementerian Pendidikan, Dwidja Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan pemimpin teladan demokrasi dari Sukarno Center serta meraih Bhinneka Tunggal Ika Award dari Kantor Berita Antara. Bahkan Purwakarta menjadi nominator sebagai daerah paling toleran oleh Dewan HAM PBB. Kementerian Hukum dan HAM pun sedang mengadopsi kebijakan toleransi beragama di Purwakarta untuk menjadi modul dan diterapkan di daerah lainnya.

Dalam perbincangan dengan SP beberapa waktu lalu, Dedi menegaskan, kelompok-kelompok radikalisme dan intoleran jelas mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal ini lantaran radikalisme bertentangan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kelompok-kelompok garis keras ini juga tidak memiliki kesepahaman dengan kebudayaan Indonesia.

"Karena tidak memiliki kesepahaman dengan Pancasila dan Pancasila rujukannya kebudayaan yang substansinya merupakan nilai identitas kebangsaan, otomatis cara pandang, berpikir dan bertindaknya bertentangan dengan semangat kita bernusantara," ungkapnya.

Untuk itu, paham radikalisme harus dipadamkan dan dicegah sedini mungkin agar tidak menjalar pada generasi muda. Selama dua periode memimpin Purwakarta, Dedi terus berinovasi untuk membangun toleransi antarumat beragama dan mencegah penyebaran paham radikalisme. Sejumlah kebijakan itu diantaranya pembentukan Satgas Toleransi, surat edaran jaminan beribadah dan berkeyakinan hingga menyediakan ruang khusus beribadah untuk masing-masing agama yang dianut oleh para pelajar di setiap sekolah. Pemkab Purwakarta juga menerapkan kebijakan pendalaman materi agama, pembelajaran kitab kuning bagi pelajar muslim dan kitab masing-masing agama yang dipeluk pelajar serta menyiapkan guru rohani bagi masing-masing agama. Tak hanya itu, Dedi juga membangun Sekolah Ideologi yang bertujuan mencegah paham radikalisme.

Bahkan, perayaan HUT Purwakarta tahun ini diperingati dengan tema Pancasila. Salah satunya Pawai Toleransi Umat Beragama. Pawai yang terinspirasi dari Sila Pertama Pancasila ini digelar pada Jumat (28/7) lalu. Tak hanya itu, Pemkab Purwakarta juga berencana membangun Taman Toleransi.

Dedi menyatakan, pendidikan merupakan salah satu benteng dan cara untuk memadamkan dan membendung meluasnya paham intoleransi dan radikalisme. Dedi mengingatkan, pendidikan harus kembali pada pendidikan dasar yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar.

"Yah pendidikan. Pendidikan harus kembali lagi pada pendidikan identitas dasar. Pendidikan harus memberikan ruang lingkungan," kata Dedi.

Selain itu, Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi menyatakan, pembangunan pun harus berpegang pada lingkungan. Jangan sampai pembangunan menggusur kearifan lokal dan masyarakat tradisional yang menjadi benteng tumbuh kembangnya paham radikalisme.

"Dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek-aspek sosial kebudayaan dan berbagai gerakan pertumbuhan ekonomi yang mengenyampingkan seluruh aspek kearifan maka sesungguhnya membuka ruang subur bagi radikalisme dan fundamentalisme. Fundamentalisme dan radikalisme itu tumbuh dari tergusurnya kaum tradisional. Kaum-kaum yang memiliki otoritas kearifan oleh pikiran-pikiran yang tidak berasal dari pikiran kita sendiri," katanya.

Dedi menepis isu masyarakat Jawa Barat intoleran dan rentan terpapar paham radikalisme. Sebaliknya, Dedi mengatakan, masyarakat Jawa Barat merupakan masyarakat yang lemah lembut dan penuh toleransi. Lantaran lemah lembut dan penuh toleransi, masyarakat Jawa Barat cenderung diam terhadap paham-paham baru, termasuk paham radikalisme.

"Sehingga ketika banyak orang yang masuk ke Jawa Barat dari berbagai kalangan, berbagai lini, berbagai pengaruh, berbagai ideologi, orang Jawa Barat cenderung diam. Kediamannya itu dianggap orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang dianggap 'radikal' sebagai tempat yang nyaman karena tidak ada yang melarang," jelasnya.

Dedi yang juga budayawan Sunda memaparkan penyebab yang membuat masyarakat Jawa Barat seolah diam atas 'serbuan' paham radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka. Dedi mengatakan, masyarakat Sunda perlahan tercerabut dari akar kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan leluhur mereka semenjak keruntuhan Kerajaan Padjadjaran beratus tahun lalu. Hal ini terlihat dari semakin hancurnya kebudayaan dan struktur sosial masyarakat Jawa Barat yang ditandai dengan kehancuran lingkungan secara fundamental.

"Ini catatan saya. Dari situasi seperti itu tumbuh pengaruh (paham radikal). Sehingga makin lama makin menerima," katanya.

Selain itu, Dedi menyatakan, jumlah kelompok-kelompok intoleran dan radikal di Jawa Barat sebenarnya sangat kecil dibanding jumlah penduduk yang toleran. Namun, kelompok-kelompok intoleran ini cenderung bersuara lantang. Di sisi lain, tidak ada kelompok-kelompok yang bersuara lantang menentang kelompok intoleran ini. Akibatnya, suara kelompok intoleran seolah telah menjadi suara kebenaran.

"Orang-orang yang memiliki paham agak garis keras itu kan cenderung bersuara lantang. Kelantangan suaranya tidak ada penentangan. Karena tidak ada penentangan, sehingga grassroot menganggap dia adalah pemegang satu-satunya otoritas kebenaran. Sehingga kebenaran-kebenaran yang lain jadi tidak ada. Kebenaran-kebenaran lain hidupnya hanya dalam nurani, tidak masuk ke suara sound system, tidak masuk ke medsos. Ini yang jadi penyebab yang terjadi di Jawa Barat. Tidak ada penyeimbang," ungkapnya.

Kondisi di Jawa Barat ini, kata Dedi, berbeda dengan kondisi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dikatakan, secara ideologi masyarakat Jawa Tengah masih memegang teguh nilai-nilai para leluhur. Nilai-nilai leluhuh tersebut mewarnai seluruh nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah mulai dari segi pembangunan, kesenian, bahkan tata cara beragama. Sementara masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat homogen sebagai masyarakat tradisional NU yang kuat.

"Jawa Barat tidak memiliki karakter itu," katanya.

Lantaran kehidupan masyarakat telah tercerabut dari nilai-nilai kebudayaan dalam waktu yang relatif lama, masyarakat Jawa Barat harus kembali diingatkan mengenai nilai-nilai leluhur mereka. Namun, hal itu tidaklah mudah. Kelompok-kelompok radikal dan intoleran dengan mudah menuduh kafir, musyrik kepada pihak-pihak yang ingin mengembalikan masyarakat Sunda pada akar budaya mereka. Hal ini yang membuat tak banyak yang memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda.

"Gelar-gelar (kafir dan musyrik) itu tentu bagi kalangan politisi yang menekuni dunia-dunia yang berhubungan dengan empati publik memiliki rasa takut karena akan berdampak pada riskanitas elektabilitas yang dimiliki," ungkapnya.

Dedi merupakan salah satu orang dari segelintir orang di Jawa Barat yang memperjuangkan nilai-nilai Kesundaan. Berbagai upaya yang dilakukannya membuat Dedi berulang kali dituduh musyrik dan kafir. Namun, berbagai tuduhan tersebut tak menyurutkan Dedi untuk terus mengingatkan masyarakat Purwakarta dan Jawa Barat mengenai nilai-nilai Kesundaan.

Dedi mengatakan, politisi dan pemimpin harus memiliki ide dan gagasan yang harus diperjuangkan melalui visi, misi dan strategi politik pembangunan atau pembangunan politiknya. Dedi menganggap berbagai tuduhan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai bagian dari memperjuangkan ide dan gagasannya.

"Apa yang jadi problem kita selama ini? Yang menjadi problem, berbagai tuduhan lebih didasarkan pada aspek-aspek sudut pandang bukan substansi. Apa sih yang saya perjuangkan tentang ide-ide dasar tentang Sunda itu sebagai nilai ideologi masyarakat Sunda. Tentunya didasari saya memperjuangkan sebuah wilayah yang memiliki keutuhan lingkungan. Keutuhan gunung, lembah, ngarai, sungai sampai keutuhan muara. Itu bisa didapatkan dalam ilmu budaya dasar yaitu ilmunya orang Sunda," paparnya.

Dedi menjelaskan, budaya Sunda memiliki nilai-nilai kearifan yang seharusnya dapat menjadi semangat agar pembangunan dapat terkelola dengan baik. Dari pembangunan yang terkelola baik dengan mendasarkan pada nilai budaya akan melahirkan identitas. Dengan demikian, masyarakat di pegunungan hingga pesisir pada akhirnya akan memiliki identitas pakaian, makanan, arsitektur, kesenian, maupun produk-produk pertaniannya masing-masing.

"Maka lahirlah keanekaragaman kebudayaan. Sehingga orang melekat pada lingkungannya. Karena melekat pada lingkungannya maka lahir produk kebudayaan. Produk kebudayaan melahirkan produk ekonomi, dan produk ekonomi melahirkan kebudayaan. Prinsip-prinsip dasar itu yang sebenarnya bisa didapat dari ilmu budaya dasar. Kalau orang Sunda ya ilmu Sunda. Tidak mungkin orang Sunda pakai ilmu Jawa atau Eropa. Tidak bisa," katanya.

Lebih jauh Dedi memaparkan, dengan melekat pada lingkungan dan alamnya, masyarakat dapat hidup mandiri apapun kondisinya. Dari masyarakat demikian akan melahirkan masyarakat Indonesia seutuhnya.

"Dalam kaidah agama itu disebutnya insan kamil, dalam kaidah Sunda disebutnya rawayan jati. Seluruh kaidahnya adalah kaidah kejuhudan itu hampir sama di semua daerah. Saya jadi bertanya kenapa hari ini mengalami seolah-olah pertentangan yang begitu keras. Padahal substansinya sama. Persoalan warna dan budaya itu kan ada faktor lingkungan yang mempengaruhi kita. Karena faktor lingkungan yang mempengaruhi kita wajar kalau kita punya identitas dan ciri khas," ungkapnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT