Wali Kota Bekasi Ajak Warga Hidup Berdampingan Tanpa Perbedaan

Pesan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam mengisi kemerdekaan RI, tidak lagi melihat asal-usul dan keyakinan/agama seseorang, semua berdampingan untuk membangun bangsa dan negara. Hal itu, diucapkan Rahmat Effendi saat Kirab Kebhinekaan, Sabtu, 19 Agustus 2017. (Suara Pembaruan/Mikael Niman)

Oleh: Mikael Niman / CAH | Minggu, 20 Agustus 2017 | 07:14 WIB

Bekasi - ‎Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kembali mengingatkatkan masyarakat akan hidup berdampingan tanpa melihat suku serta keyakinan atau agama seseorang. Hal itu, dilontarkannya saat menghadiri Pawai Kirab Kebhinekaan se-Kelurahan Bojong Rawalumbu dalam rangka memperingati HUT ke-72 RI di kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Sabtu (19/8).

"Jangan dipertentangkan lagi dari mana asalnya dan keyakinanya, hidup berdampingan membangun kedamaian rajut persatuan dan kita jaga persatuan dan kesatua," kata Rahmat Effendi.

‎Dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Ahmad Zarkasih, anggota DPRD Fraksi Golkar Uri Huryati dan Camat Rawalumbu Dian Herdiana bersama para Lurah se-Kecamatan Rawalumbu.

Rahmat melanjutkan, sesama anak bangsa, sesama warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan punya kedudukan yang sama untuk mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa ini.

"Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, sekarang saatnya kita mengisi dengan pembangunan, pembangunan dan pembangunan, kalau sudah seperti itu maka kota yang Maju, Sejahtera dan Ihsan akan terwujud di Kota Bekasi," tuturnya.

Menurutnya, sudah semestinya setiap warga menjaga kondusifitas di Kota Bekasi, tidak ada lagi pertentangan atau konflik yang dapat memecah belah bangsa. "Sehingga pihak yang ingin berinvestasi merasa aman. Kalau ada yang mau berinvestasi di Kota Bekasi," katanya.

Dengan demikian, perekonomian di Kota Bekasi akan bergerak, lapangan pekerjaan semakin terbuka, pendapatan dari pajak akan meningkat sehingga menambah PAD Kota Bekasi.

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak ingin lagi mendengar adanya laporan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang malas melayani masyarakat. "Kalau perlu, masyarakat tidak perlu lagi mondar-madir ke kelurahan dan kecamatan untuk mengurus KTP. Aparatur negara yang mengantar KTP ke rumah warganya," ungkapnya.

Dia pun tak lupa membagikan Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang akhir-akhir ini gencar dilakukan kepada seluruh warga Kota Bekasi.

"Kartu Sehat ini adalah jawaban dari Wali Kota untuk warganya agar dapat bermanfaat. Kartu Bekasi Sehat ini pun tidak dipungut bayaran karena warga sudah membayar pajak kepada negara," imbuhnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT